REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Amerika Serikat menganggap pengakuan Myanmar yang menyebutkan bahwa tentaranya terlibat dalam pembunuhan 10 Muslim pada September 2017 lalu merupakan hal penting. Washington berharap pengakuan tersebut nantinya akan diikuti oleh transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar. 

"Pengakuan militer bahwa pasukan keamanan terlibat dalam pembunuhan terhadap 10 orang ini merupakan langkah penting. Ini bukan untuk masyarakat internasional, namun demi kesehatan demokrasi di Myanmar," kata Duta Besar Amerika Serikat Scot Marciel dalam forum mengenai kebebasan media yang dihadiri mahasiswa jurnalistik dan wartawan, Kamis (11/1) di Yangon, seperti yang dilansir dari Reuters.

Menyusul pengakuan militer Myanmar tentang pembunuhan 10 warga Rohingya yang ditangkap pada awal September 2017, Uni Eropa dan perwakilan Negara-negara Muslim pun menyerukan untuk melakukan penyelidikan internasional terhadap kekerasan yang terjadi di Negara bagian Rakhine.

Selama ini, Myanmar belum pernah mengakui tentaranya bertanggung jawab atas kejadian yang melibatkan warga Rohingya. Hal itu merupakan sebuah pengakuan yang langka, atas pelanggaran militer Myanmar selama operasi yang diluncurkan di Rakhine Utara. Hal itu juga dianggap sebagai tanggapan atas serangan geriliawan Rohingya yang terjadi pada 25 Agustus 2017 lalu. Sejak itu, lebih dari 650 ribu penduduk desa Muslim melarikan diri ke Bangladesh.

Amerika sebelumnya mengatakan serangan militer secara sweeping dengan jumlah terukur itu merupakan pembersihan etnis. Namun, Myanmar membantah akan hal itu dengan mengatakan pasukannya melakukan operasi pembersihan yang sah terhadap pemberontak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika