REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Pemerintah Inggris menantang Amerika Serikat (AS) guna menemukan solusi alternatif terbaik guna menekan program nuklir Iran. Hal tersebut dibutuhkan jika Paman Sam bersikeras tidak ingin meloloskan sertifikasi nuklir Iran dalam kesepakatan Comprehensive Plan of Action (JCPOA) yang dicapai 2015 lalu.
Menurut Johnson, perjanjian nuklir Iran merupakan pencapaian diplomatik yang sangat besar. Sayangnya, kesepakatan tersebut terancam bubar menyusul pernyataan Presiden AS Donald Trump yang menilai Iran gagal dalam memenuhi perjanjian tersebut. Dia pun menantang AS untuk mendapatkan jalan keluar lainnya selain yang berlaku saat ini.
"Tapi yang seperti itu tidak ada. Saya kira tidak ada yang bisa menemukan alternatif solusi selain JCPOA untuk menghalangi Iran mendapatkan senjata nuklir," kata Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson usai pertemuan dengan negara-negara pendukung perjanjian nuklir Iran di Brussel seperti dikutip BBC, Kamis (11/1).
Johnson mengatakan, sejauh ini kesepakatan tersebut terbukti efektif untuk menghambat Iran mengembangkan senjata nuklir. Perjanjian tersebut juga memudahkan pemantauan terhadap program nuklir negara yang dipimpin Presiden Hassan Rouhani tersebut. Iran juga dinilai tetap berpegang teguh pada perjanjian itu.
Sementara, pertemuan antara negara-negara yang menandatangani JCPOA seperti Inggris, Prancis, Jerman dan Uni Eropa bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap kepatuhan kesepakatan nuklir yang telah dilakukan Iran. Pertemuan itu juga dimaksudkan untuk memberikan pesan kepada AS terkait kesepakatan tersebut.
Komisioner Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Federica Mogherini mengatakan, kesatuan masyarakat internasional dibutuhkan agar kesepakatan nuklir Iran tetap berjalan. Perjanjian itu, dia melanjutkan, yang membuat dunia hingga saat ini terasa lebih aman karena menangkal potensi perang nuklir di kawasan tersebut.
"Sebabnya kami meminta semua pihak terus memberikan komitmennya dalam perjanjian ini," tegas Federica Mogherini.
Sebelumnya pada Oktober lalu, Presiden Donald Trump menganggap Iran telah gagal dalam memenuhi kesepakatan nuklir tersebut. Keputusan itu lantas membuat AS berselisih dengan semua penandatangan perjanjian lainnya yakni Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, Cina dan Uni Eropa.
Sementara, AS harus mengeluarkan penilaian mereka terkait sertifikasi tersebut pada pertengahan Januari tahun ini. Hal itu diperlukan guna menentukan diperlukannya pemberlakuan sanksi kembali terhadap ekspor minyak Iran berdasarkan ketentuan perjanjian. Kementerian Luar Negeri AS mengatakan, penilaian sertifikasi tersebut diperkirakan akan memutuskan pada Jumat (12/1) besok.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
