REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengonfirmasi laporan pemerintahan Presiden AS Donald Trump telah mengalokasikan Abu Dis, sebuah kota yang berdekatan dengan Yerusalem, sebagai ibu kota negara Palestina masa depan. Abbas mengatakannya dalam sebuah pidato kepada Dewan Pusat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).
"Yerusalem adalah ibu kota abadi negara Palestina. Kita berada pada saat yang kritis dan masa depan kita dalam bahaya. Kita saat ini ditawari Abu Dis sebagai ibu kota kita," kata Abbas kepada delegasi pada pertemuan membahas pengakuan AS terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel, Ahad (14/1) waktu setempat.
Sebelumnya, pemerintah AS telah menyetujui konsensus internasional bahwa Yerusalem Timur, yang mencakup Kota Tua dan tempat-tempat keagamaan utamanya akan menjadi ibu kota Palestina. Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar atas pernyataan Abbas.
Seperti dilaporkan CNN, Senin (15/1), pertemuan di Ramallah selama dua hari itu mencakup semua faksi Palestina kecuali Hamas dan Jihad Islam yang bukan anggota PLO. Pertemuan itu membahas konsekuensi pengakuan dan strategi AS, menurut kantor berita resmi Wafa.
Veto Yerusalem
"Saya meminta Dewan Pusat merevisi semua kesepakatan yang ditandatangani antara PLO dan Israel karena Israel telah membawa kesepakatan ini ke jalan buntu. Israel telah mengakhiri perjanjian Oslo sehingga Dewan Pusat PLO harus memutuskan kemana kita harus melangkah dari sini" ujar Abbas.
Meski begitu, Abbas menegaskan kembali komitmennya terhadap solusi dua negara atas konflik Israel-Palestina. Dia berkomitmen menyelesaikan konflik kedua negara atas dasar legitimasi internasional, prakarsa perdamaian Arab, dan negara Palestina di perbatasan 1967. Dia juga mengatakan hanya menganjurkan perlawanan damai dari rakyat.
Abbas juga kembali menegaskan penolakannya terhadap peran AS di masa depan dalam proses perdamaian, dan mengkritik dua pejabat AS, Duta Besar AS untuk Israel David Friedman dan Duta besar AS untuk PBB Nikki Haley.
Abbas menyindir negara-negara Arab, termasuk Arab Saudi yang dianggap menerima rencana pemerintah Trump untuk Timur Tengah. "Kami tidak mencampuri urusan negara-negara Arab dan kami tidak menerima campur tangan orang-orang dala murusan kami sendiri," katanya.
Mantan Menteri Luar Negeri Israel Tzipi Livni adalah orang pertama yang bereaksi terhadap pidato Abbas dengan menyebutnya sebagai pidato ekstremis. "Kami tidak menyerah pada sebuah negara dengan mayoritas Yahudi dan perbatasan antara kami dan mereka. Kami harus maju, dengan atau tanpa orang-orang Palestina," katanya di Twitter.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
