REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Para pemimpin Palestina memutuskan menunda mengakui Israel sebagai negara dan menghentikan kerja sama keamanan sampai Israel melakukan pengakuan balik terhadap negara Palestina, Senin (15/1) waktu setempat. Langkah tersebut menyusul meningkatnya ketegangan politik karena keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Anggota dewan pusat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) membuat rekonsiliasi tersebut dalam sebuah pertemuan di kota Ramallah, Tepi Barat. Mereka berkumpul untuk merumuskan tanggapan terhadap tindakan Washington baru-baru ini yang telah membuat marah kepemimpinan Palestina.
Selain keputusan Yerusalem, pemerintah Trump juga mengancam akan menutup kantor PLO di Washington. Menurut Presiden Palestina Mahmoud Abbas, AS mencoba menghadirkan rencana perdamaian dengan memberi mereka pinggiran kota Yerusalem sebagai ibu kota mereka, bukan sisi timur kota. Ketika Abbas mengatakan AS tidak dapat lagi dianggap sebagai mediator yang adil untuk negosiasi, pemerintah AS juga mengancam memotong bantuan dana terhadap pengungsi Palestina.
"Dia membawa kami sejauh ratusan mil. Keputusan Trump di Yerusalem benar-benar dengan segera menghancurkan prospek setiap proses perdamaian," kata seorang pejabat Palestina yang hadir, Qais Abd al-Karim, dikutip Washington Post.
Dalam deklarasi tersebut, dewan pusat PLO mengatakan rakyat Palestina seharusnya tidaklagi terikat oleh kesepakatan Oslo, yaitu kesepakatan antara Israel dan PLO yang ditandatangani pada 1993 di kota Oslo. Kesepakatan tersebut menetapkan kerja sama keamanan Otoritas Palestina dengan Israel, dengan kedua belah pihak saling berbagi strategi menggagalkan serangan.
"Kerja sama itu harus dihentikan dalam segala bentuk," kata pernyataan dewan tersebut.
Otoritas Palestina telah mengancam melakukan langkah tersebut di masa lalu, namun belum pernah dilakukan. Rekomendasi tersebut harus disampaikan ke komite eksekutif PLO sebelum diterapkan.
Dewan juga menyerukan proses perdamaian berdasarkan Prakarsa Perdamaian Arab, yang menjanjikan normalisasi hubungan dengan Israel, dengan imbalan penarikan kembali perbatasan 1967. Dewan mengatakan sampai AS mengubah pendiriannya di Yerusalem dan permukiman, kesepakatan apa pun akan ditolak.
Pada sesi pembukaan forum tersebut, Abbas berpidato dengan berapi-api yang menyerang Trump, Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley dan Duta Besar AS untuk Israel David Friedman. Kelompok pro-Israel mengecamnya sebagai provokatif dan anti-Semit. Mereka mengatakan Abbas menolak hubungan antara orang-orang Yahudi dengan Israel.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat berbicara di New Delhi mengatakan Abbas melayani kepentingan Israel dengan menyerang. "Dia mengungkapkan apa yang telah kami katakan sepanjang waktu, bahwa akar konflik adalah penolakan dasar untuk mengakui sebuah negara Yahudi di perbatasan manapun," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika