Rabu 17 Jan 2018 00:01 WIB

Bangladesh-Myanmar Sepakat Selesaikan Pemulangan Rohingya

Ribuan pengungsi muslim Rohingya bertahan di perbatasan, setelah tentara Bangladesh melarang mereka bergerak menuju kamp pengungsian di Palong Khali, Bangladesh, Selasa (17/10).
Foto: AP/Dar Yasin
Ribuan pengungsi muslim Rohingya bertahan di perbatasan, setelah tentara Bangladesh melarang mereka bergerak menuju kamp pengungsian di Palong Khali, Bangladesh, Selasa (17/10).

REPUBLIKA.CO.ID, DHAKA -- Bangladesh mengatakan pada Selasa (16/1) akan merampungkan proses pengembalian banyak di antara para pengungsi Muslim Rohingya yang melarikan diri dari konflik di Myanmar.

Rencana pemulangan bilateral yang Myanmar katakan akan mulai Selasa depan, disambut dengan rasa skeptis oleh berbagai lembaga swadaya masyarakat yang menyatakan hal itu tak cukup mengatasi masalah keselamatan, mata pencaharian dan pemukiman tetap.

Kementerian Luar Negeri Bangladesh dalam sebuah pernyataannya mengatakan usaha pemulangan tersebut mempertimbangkan keluarga sebagai kesatuan dengan Myanmar menyediakan tempat penampungan sementara bagi mereka yang kembali sebelum membangun kembali rumah-rumah bagi mereka. Bangladesh akan mendirikan lima kamp transit untuk mengirim orang-orang Rohingya ke dua pusat penerima di wilayah Myanmar dekat perbatasan.

"Myanmar telah mengulangi komitmennya menghentikan arus warga Myanmar ke Bangladesh," tambahnya.

photo
Anak-anak pengungsi Muslim Rohingya bermain di lokasi pengungsian Kutupalong di Ukhiya, Bangladesh.

"Pernyataan itu juga menyerukan pemulangan anak-anak yatim dan anak-anak yang lahir pada saat insiden yang tak dibenarkan, rujukan ke kasus-kasus perkosaan yang menyebabkan kehamilan," kata seorang pejabat Kemenlu Bangladesh.

Pemerkosaan wanita-wanita Rohingya oleh pasukan keamanan Myanmar tersebar di berbagai tempat, demikian PBB dan pegiat NGO. Militer Myanmar membantah terlibat dalam serangan-serangan seksual.

Krisis tersebut meletus setelah serangan-serangan pemberontak Rohingya atas pos-pos keamanan pada 25 Agustus di negara bagian Rakhine, Myanmar barat memicu tanggapan bengis oleh militer yang PBB kutuk sebagai pemusnahan etnis. Sebanyak 650 ribu orang melarikan diri ke Bangladesh akibat kekerasan yang terjadi. Militer Myanmar membantah pemusnahan massal, dengan menyatakan pasukan keamanannya telah melancarkan operasi pembersihan melawan para pemberontak.

Proses verifikasi

Pertemuan di Naypyitaw, ibu kota Myanmar merupakan rapat pertama kelompok kerja gabungan yang dibentuk untuk membahas rincian persetujuan repatriasi November. Pemerintah Myanmar tidak segera mengeluarkan pernyataannya setelah pertemuan pada Selasa.

Direktur Jenderal Departemen Pertolongan dan Pemukiman Kembali di Kementerian Kesejahteraan Sosial Myanmar, Ko Ko Naing, mengatakan kepada Reuters lewat telepon Myanmar telah menandatangani persetujuan itu dengan Bangladesh dan bertujuan mulai proses repatriasi pada 23 Januari.

photo
Pengungsi Rohingya di kamp pengungsi Balikhali yang disiapkan khusus untuk janda dan anak yatim, Cox's Bazaar, Bangladesh.

Zaw Htay, juru bicara pemerintah Myanmar, mengatakan pekan lalu mereka yang kembali dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan setelah mereka lolos proses verifikasi. Sebuah lembaga Myanmar yang dibentuk untuk mengawasi repatriasi mengatakan pekan lalu dua kamp repatriasi dan penilaian yang sementara dan satu tempat lagi telah didirikan untuk menampung mereka yang kembali.

Myint Kyaing, sekretaris tetap di Kementerian Tenaga Kerja, Imigrasi dan Penduduk Myanmar, mengatakan bulan ini Myanmar akan mulai memproses sedikitnya 150 orang sehari melalui masing-masing dua kamp tersebut pada 23 Januari.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement