REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengharapkan krisis Suriah dapat diselesaikan di lingkup internal, yakni dengan melibatkan semua pihak terkait. Menurutnya, hal tersebut akan lebih baik mengingat perundingan damai yang disponsori PBB kerap menemui jalan buntu.
"Jika Suriah bisa memecahkan masalah mereka sendiri tentu akan jauh lebih baik," ujar Guterres di sebuah sesi konferensi pers di kantor pusat PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa (16/1), seperti dilaporkan laman Anadolu Agency.
Kendati demikian, ia berpendapat perundingan Jenewa harus tetap dihidupkan kembali. Guterres menekankan solusi militer tidak akan menjadi jawaban bagi krisis di Suriah.
"Setelah sekian tahun ini, jika masih banyak yang bertaruh dalam operasi militer (di Suriah), jelas tidak ada solusi militer," ucapnya.
Pada Desember 2017, perundingan damai Suriah putaran kedelapan yang digelar di Jenewa, Swiss, kembali berakhir tanpa menghasilkan kesepakatan apa pun antara pemerintah dan oposisi. Utusan khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Suriah Staffan de Mistura menerangkan, kegagalan perundingan pada putaran kali ini karena delegasi pemerintah Assad mengajukan prasyarat untuk digelarnya pembicaraan langsung dengan oposisi.
Menurut kepala delegasi rezim pemerintah Suriah, Bashar al-Jaafari, mereka tidak akan melakukan pembicaraan langsung dengan oposisi sebelum mereka menarik diri dari deklarasi Riyadh 2. Pada November 2017, delegasi oposisi menggelar pertemuan di Riyadh, Arab Saudi. Usai pertemuan tersebut, mereka mendeklarsikan sebuah pernyataan yang berbunyi pemimpin rezim Suriah Bashar al-Assad tidak memiliki peran dalam transisi politik apa pun di negara tersebut.
Namun oposisi pun tak sudi menerima prasyarat yang diajukan pemerintah Assad. Rezim ini menyabotase proses politik. "Proses Jenewa memang sangat berbahaya," kata kepala delegasi oposisi Suriah Nasr al-Hariri.
"Saya tidak melihat pemerintah benar-benar mencari cara berdialog dalam sebuah perundinganselama putaran ini. Saya melihat oposisi berupaya melakukan hal yang sama," ujar de Mistura.
Kendati demikian, de Mistura mengatakan, PBB akan berupaya menggelar satu putaran perundingan lagi guna mendamaikan pemerintah dan oposisi Suriah. Perundingan tersebut rencananya digelar pada Januari tahun ini.
Konflik selama tujuh tahun di Suriah telah menyebabkan lebih dari 450 ribu orang tewas. Konflik ini juga memaksa 12 juta penduduk Suriah mengungsi ke berbagai negara di Timur Tengah dan Eropa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika