REPUBLIKA.CO.ID, MEXICO CITY -- Komisi hak asasi manusia Meksiko pada Kamis mendesak pihak berwenang menyelidiki dugaan peran pasukan keamanan federal dalam pembunuhan empat orang, tiga di antaranya adalah warga Amerika Serikat. Peristiwa itu terjadi di negara bagian perbatasan utara, yang penuh kekerasan, pada 2014.
Komisi hak asasi manusia (CNDH) dalam pernyataan mengatakan, menemukan bukti, yang menunjukkan polisi dan marinir terlibat dalam pembunuhan keempat orang itu di negara bagian Tamaulipas, yang bertahun-tahun bergolak akibat kekerasan kartel narkotika.
"Setelah mengulas perkara itu, badan nasional ini menemukan unsur untuk menetapkan kemungkinan tanggung jawab marinir dalam penahanan sewenang-wenang, penghilangan dan pembunuhan sewenang-wenang korban tersebut," kata CNDH.
"Tindakan anggota polisi federal yang hadir selama penahanan, dan siapa yang tidak mendaftarkannya dalam dokumen mereka atau melaporkannya kepada atasan mereka, juga perlu diselidiki."
Pasukan keamanan Meksiko secara teratur dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia sejak mantan presiden Meksiko Felipe Calderon mengirim militer untuk menangani kartel narkoba yang kuat di tahun 2007.
Lebih dari satu dasawarsa kemudian, lebih dari 100 ribu orang meninggal dalam aksi kekerasan narkoba. Tahun 2017 merupakan waktu paling mematikan dalam setidaknya dua puluh tahun.
Saat para pejabat bergulat untuk mengendalikan pertumpahan darah, Presiden Enrique Pena Nieto bulan lalu menandatangani undang-undang keamanan yang diperdebatkan yang secara resmi akan mengabadikan parameter untuk menggunakan militer dalam pertempuran melawan kejahatan.
Sejumlah kelompok hak asasi manusia dan organisasi internasional menyerang undang-undang tersebut, dengan menyebutkan kasus pelanggaran yang dilaporkan oleh militer Meksiko.
Pasukan keamanan Meksiko, khususnya militernya, telah terlibat dalam beberapa skandal hak asasi manusia dalam beberapa dekade terakhir, termasuk pembunuhan anggota geng di luar hukum dan hilangnya 43 siswa di dekat pangkalan militer di Guerrero.
Selama bertahun-tahun, Guerrero telah dilanda gelombang kejahatan dan penghilangan yang terkait dengan pertempuran berdarah yang dilakukan oleh kelompok narkoba untuk menguasai wilayah tersebut.
PBB sebelumnya mengatakan sangat prihatin bahwa pasukan keamanan Meksiko mungkin melanggar hak asasi manusia dalam mengatasi pertempuran di dekat lokawisata tepi pantai Acapulco, tempat 11 orang terbunuh.
Kantor Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Meksiko mengatakan mendapatkan dokumentasi tentang penyiksaan, bukti palsu, keadaan buruk penahanan dan penggeledahan tanpa surat perintah setelah bakutembak.
"PBB memiliki keyakinan kuat tentang adanya pelanggaran hak asasi manusia oleh pasukan keamanan selama gerakan itu, yang sangat mengganggu," kata kantor tersebut dalam pernyataan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
