REPUBLIKA.CO.ID,WASHINGTON -- Pemimpin kelompok militan Hizbullah Hassan Nasrallah menolak tuduhan keterlibatan kelompok tersebut dalam perdagangan narkoba dan pencucian uang. SetelahJaksa Agung Amerika Serikat (AS) Jeff Session mengumumkan pada pekan lalu bahwa Departemen Kehakiman akan menyelidiki tuduhan keterlibatan Hizbullah dalam menjalankan praktik perdagangan narkotika.
Langkah Departemen Kehakiman tersebut dilakukan menyusul pejabat pada era pemerintahan Barack Obama menggagalkan penuntutan keterlibatan pengedaran obat terlarang yang berkaitan dengan Hizbullah. Alasan waktu itu karena takut membahayakan kesepakatan nuklir dengan Iran.
"Tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar," kata Nasrallah seperti dikutip Alaraby. Nasrallah menambahkan bahwa Hizbullah menganggap transaksi narkoba dilarang dalam hukum Islam.
Departemen Kehakiman AS mengumumkan peluncuran sebuah satuan tugas khusus untuk menyelidiki apa yang mereka sebut narcoterrorism oleh Hizbullah pada awal bulan ini. Unit ini terdiri dari spesialis pencucian uang, perdagangan narkoba, terorisme dan kejahatan terorganisir, yang menargetkan sekutu Iran, jaringan Hizbullah yang jangkauannya meluas melintasi Afrika dan ke Amerika Tengah dan Selatan.
"Departemen Kehakiman tidak akan meninggalkan akan melakukan segala cara untuk menghilangk anancaman terhadap warga negara kita dari organisasi teroris dan untuk menghentikan arus krisis obat yang menghancurkan," kata Jaksa Agung JeffSessions.
Tim akan memulai penuntutan yang akan membatasi arus dana keorganisasi teroris asing dan juga memutuskan operasi perdagangan narkoba internasional yang kejam.
Pejabat di Washington dan sekutu AS Arab Saudi dan Israel, semakin meningkatkan kekhawatiran akan kekuatan Hizbullah yang berkembang di Lebanon dan di seluruh dunia. Hizbullah telah dituntut memainkan peran yang merugikan dalam konflikSuriah.
Nasrallah telah dikritik karena mendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad, seorang pria yang dipersalahkan atas kematian ratusan ribu warga sipil Suriah sejak demonstrasi damai yang dimulai pada 2011, yang menyebabkan pemberontakan bersenjata.
Ikuti Whatsapp Channel Republika