REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden AS Donald Trump pada Ahad (21/1) terus menyalahkan Partai Demokrat terkait kebijakan imigrasi yang diusungnya selama perdebatan dengan Partai Republik hingga akhirnya terjadi shutdown. Trump pun mendesak Partai Republik untuk menggunakan 'Opsi Nuklir' demi mencapai solusi jangka panjang.

Opsi nuklir merupakan sebuah istilah dengan memaksakan hasil keputusan voting untuk meloloskan rencana undang-undang anggaran dengan hanya 51 suara. Sementara, saat ini AS menerapkan aturan bahwa untuk memutuskan RUU dibutuhkan minimal 60 suara.

"Senang melihat betapa kerasnya Partai Republik berjuang untuk Militer dan Keamanan kita di Perbatasan. Dems (Demokrat) hanya ingin imigran ilegal masuk ke negara kita tanpa pemeriksaan," kata Trump melalui akun Twitter-nya Ahad.

"Jika jalan buntu terus berlanjut, Partai Republik harus pergi ke 51 persen (Opsi Nuklir) dan memberikan suara pada anggaran jangka panjang yang nyata," kata Trump menambahkan.

Demokrat dan Republik telah berselisih sejak Senat gagal mengeluarkan sebuah RUU sementara, terkait pendanaan pemerintah sampai 16 Februari mendatang. Opsi Nuklir yang dimaksud Trump akan memerlukan perubahan dalam peraturan Senat.

Partai Republik unggul dua suara dibanding Demokrat dengan 51 suara, sementara Demokrat 49 suara. Kendati demikian, Demokrat bersikeras mereka tidak akan menyetujui rencana anggaran, kecuali ada anggaran perlindungan untuk para imigran muda yang masuk ke Amerika Serikat. Namun, tentu saja hal tersebut bertentangan dengan kebijakan Trump yang anti imigran.

Pemimpin Senat Mayoritas Mitch McConnell pun menolak saran Trump pada Ahad (21/1). "Konferensi Partai Republik menentang perubahan peraturan tentang undang-undang," kata juru bicara McConnell kepada The Hill seperti dikutip New York Post.

Negosiasi sebagian besar telah dibayangi oleh pemanggilan nama selama akhir pekan.

Pemimpin Senat Minoritas Chuck Schumer juga menilai negosiasi dengan Trump juga tidak akan mwnghasilkan suatu kesepakatan. Sementara itu, McConnell sendiri telah menjadwalkan pemungutan suara ulang Senin (22/1) besok.

Shutdown atau penghentian sementara operasional Pemerintahan AS diprediksi berlangsung dari pekan ke empat Januari hingga pekan kedua Februari 2018. Shutdown merupakan konsekuensi dari adanya ketidaksepakatan antara Presiden dan Kongres dalam penyusunan anggaran negara khususnya terkait pembiayaan. Adapun departemen yang akan terkena efek penutupan sementara setidaknya Departemen Perdagangan, NASA, Departemen Ketenagakerjaan, Departemen Perumahan, dan Departemen Energi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika