REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Pemimpin 21 organisasi kemanusiaan di Palestina menyurati Pemerintah Amerika Serikat (AS). Dalam surat tersebut, mereka mendesak Presiden Donald Trump membatalkan penangguhan dana bantuan kepada Works Agency for Palestinian Refugees (UNRWA).

Mengutip laman Aljazira, Jumat (26/1) puluhan kepala organisasi bantuan kepada pengungsi Palestina itu menilai AS telah melakukan keputusan yang keliru. Mereka mengatakan, kebijakan tersebut akan memberikan dampak yang mengerikan.

Puluhan organisasi kemanusian itu mengaku kahawatir keputusan tersebut akan berpengaruh pada penunjang kehidupan akan-anak, wanita dan pria di Yordania, Suriah, Tepi Barat dan Jalur Gaza. Mereka mendesak AS untuk mempertahankan dana bantuan agar pasokan makanan, kesehatan, pendidikan dan bidang kritis lainnya tetap bisa berjalan.

"Keliru untuk menghukum pemimpin politik dengan meniadakan penunjang kehidupan warga sipil. Ini merupakan kebijakan mengancam dari AS terhadap bantuan kemanusiaan internasional," kata Presiden Organisasi Pengungsi Internasional Eric Schwartz.

Sementara, surat yang dikirim pada Rabu (24/1) kemarin lusa itu dialamatkan kepada Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nikki Haley. Surat juga ditujukan kepada Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson, Penasehat Keamanan Negara HR McMaster dan Menteri Pertahanan James Norman Mattis.

Seperti diketahui, AS menangguhkan dana bantuan sebesar 65 juta dari total 125 juta dolar yang akan disalurkan kepada UNRWA. Keputusan itu merupakan realisasi dari ancaman Presiden Donald Trump guna memaksa Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyepakati perundingan damai dengan Palestina ditengah keputusan sepihak terkait Yerusalem.

Sebelumnya, kepada Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, James Matis mengatakan tidak akan memotong dana bantuan untuk pendidikan dan kesehatan. Pemberian dana juga tetap akan dipertahankan terhadap kebutuhan wanita dan anak-anak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika