REPUBLIKA.CO.ID, DAMASKUS -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Rex Tillerson sepakat dengan beberapa rekannya di Eropa dan kawasan Teluk mengenai visi bersama untuk solusi politik di Suriah. Solusi tersebut yakni membatasi kekuasaan Presiden Bashar Assad dan membuat batasan yang jelas antara dia dan perdana menterinya.
Menurut sumber diplomatik Barat yang dikutip Asharq Alawsat, dokumen tersebut menyerukan agar aparat keamanan dapat bersikap netral dan menarik milisi asing dari negara tersebut.
Selain itu juga menyarankan agar Utusan Khusus PBB Staffan de Mistura memberikan tekanan kepada rezim Suriah dan delegasi oposisi agar mengadakan perundingan mengenai reformasi konstitusional, memberikan kriteria baru yang memungkinkan PBB memantau pemilihan umum yang akan datang.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendapat kiriman surat dari Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Kamis (25/1) waktu setempat. Surat tersebut berisi seperangkat 'tugas'bagi PBB untuk menghadiri Kongres Sochi selama dua hari mengenai Suriah pada Senin depan.
Salah satunya adalah agar delegasi Pemerintah Suriah terlibat secara konstruktif, dalam proses perdamaian Wina yang dimulai pada Kamis.
Akan tetapi, ada unsur lain yang ditetapkan Guterres sebagai syarat untuk menghadiri Kongres Dialog Nasional Suriah itu.
Dia menyerukan dibentuknya komite konstitusional dengan perwakilan pemerintah Suriah, pihak oposisi dan pihak lain. "Komite konstitusional harus mengawasi dialog nasional dan merumuskan sebuah konstitusi baru," kata Guterres.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
Advertisement
