Sunday, 23 Muharram 1441 / 22 September 2019

Sunday, 23 Muharram 1441 / 22 September 2019

Undang-Undang Baru AS Pukul Perusahaan Rusia

Selasa 30 Jan 2018 10:00 WIB

Rep: Fira Nursya'bani/ Red: Teguh Firmansyah

Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden AS Donald Trump.

Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden AS Donald Trump.

Foto: AP Photo/Evan Vucci
AS belum akan menjatuhkan sanksi tambahan.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintah AS menegaskan, tidak akan menjatuhkan sanksi tambahan bagi Rusia dalam waktu dekat. Kendati begitu, undang-undang (UU) baru yang dirancang sudah pas menghukum Moskow terkait dugaan keterlibatan mereka dalam pemilihan presiden AS 2016. UU tersebut diketahui telah berdampak pada perusahaan Rusia.

"Hari ini, kami telah memberi tahu Kongres bahwa undang-undang dan implementasinya ini telah menghalangi penjualan industri pertahanan Rusia," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Heather Nauert dalam sebuah pernyataan.

"Sejak diberlakukannya undang-undang ini, kami memperkirakan sejumlah pemerintah asing telah membatalkan pembelian yang senilai beberapa miliar dolar untuk peralatan pertahanan Rusia," jelasnya.

Pemerintah menghadapi tenggat waktu pada Senin (29/1) untuk menjatuhkan sanksi kepada siapapun melakukan bisnis dengan sektor pertahanan dan intelijen Rusia. Sektor ini telah dikenai sanksi karena dugaan peran Rusia dalam pemilu AS.

Namun, Nauert mengatakan terlalu dini untuk mengetahui seberapa efektif UU tersebut bekerja, jadi pemerintah AS akan menunda untuk menjatuhkan sanksi.

 

"Dari perspektif itu, jika undang-undang tersebut berjalan, sanksi terhadap entitas atau individu tertentu tidak perlu dipaksakan karena undang-undang tersebut sebenarnya telah melakukannya," jelas dia.

UU yang dikenal dengan nama Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) mengharuskan pemerintah untuk membuat daftar oligarki yang dekat dengan pemerintahan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pemerintah AS juga diharuskan mengeluarkan sebuah laporan yang merinci kemungkinan konsekuensi untuk menghukum Rusia.

Presiden AS Donald Trump, yang menyatakan keinginannya untuk memiliki hubungan yang lebih hangat dengan Rusia, telah menentang undang-undang tersebut.

 

Anggota Kongres, termasuk dari Partai Demokrat dan beberapa rekan Partai Republik Trump, telah meminta pemerintahannya untuk mengeluarkan sanksi guna menghukum Moskow atas campur tangan dan mencegahnya kembali campur tangan dalam pemungutan suara AS di masa depan.

Komite kongres, serta Penasihat Khusus Robert Mueller, sedang menyelidiki apakah Rusia mencoba memajukan pemilihan pada November 2016 lalu atas permintaan Trump. Rusia juga akan diperiksa apakah telah membobol email para anggota senior Partai Demokrat dan mempromosikan pesan sosial dan politik yang memecah belah secara online.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA