REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE -- Partai Buruh Australia yang beroposisi akan membentuk sebuah komisi pemberantasan korupsi sistemik di lembaga pemerintahan dan pelayanan publik jika memenangkan pemilihan umum mendatang.
Poin Utama
- Shorten menyatakan komisi akan menutupi kesenjangan dan inkonsistensi dalam kerangka kerja yang ada.
- Shorten merujuk ke skandal tunjangan anggota parlemen, donasi asing, penipuan pajak.
- Turnbull menyatakan Pemerintah masih pertimbangan laporan parlemen.
Pemimpin Oposisi Bill Shorten menyatakan dukungannya untuk lembaga tersebut dalam pidato pertamanya pada 2018, setelah kampanye panjang oleh mantan hakim dan pengacara senior untuk pembentukan lembaga ini di tingkat nasional. Shorten menyuarakan dukungannya dalam banyak kesempatan tahun lalu, namun belum mengarahkan partainya dukungan partainya sampai sekarang.
Dia merujuk pada skandal tunjangan anggota parlemen, donasi politik dari luar negeri, serta penipuan jutaan dolar di kantor pajak sebagai contoh kasus perlunya lembaga ini. "Komisi Integritas Nasional akan mengatasi kesenjangan dan inkonsistensi dalam kerangka kerja saat ini dan dirancang untuk memastikan standar tertinggi dalam administrasi publik," kata Shorten.
"Kami ingin mewujudkannya dalam tahun pertama pemerintahan kami," ujarnya.
"Saya mengajukan kebijakan ini bukan karena saya mengetahui adanya perilaku korup - jika saya tahu, saya akan melaporkannya," kata Shorten.
"Saya melakukan hal ini karena ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan mereka dan sistem," ujarnya.
Dia menambahkan komisi tersebut akan mandiri dan memiliki sumber daya yang baik, aman dari campur tangan pemerintah. "Perlu yurisdiksi luas, yang secara efektif beroperasi sebagai komisi khusus tersendiri - dengan semua lembaga dengan kewenangan penyelidikan - memeriksa korupsi serius dan sistemik di sektor publik," jelas dia.
Pada September lalu, sebuah komite parlemen merekomendasikan pembentukan komisi yang akan membuat versi nasional dari Komisi Independen Anti Korupsi (ICAC) negara bagian New South Wales. Komite itu meminta Pemerintah "mempertimbangkan serius" penbentukan sebuah lembaga pengawas, yang oleh beberapa advokat transparansi dikritik sebagai kesempatan yang hilang.
Direkomendasikan pula politikus dapat merujuk sesamanya politisi ke komisi tersebut, dan kerangka integritas menjadi "lebih koheren, dapat dipahami dan mudah diakses".
Tanggapan PM Turnbull
Sebelumnya, Senin (30/01), Perdana Menteri Malcolm Turnbull mengatakan pemerintahannya masih mempertimbangkan laporan parlemen namun mencatat komisi tersebut belum mendapat banyak dukungan politik di masa lalu. Turnbull mengatakan permasalahannya ada pada detail dan menekankan Pemerintah telah memiliki banyak langkah-langkah antikorupsi.
"Seperti kita semua tahu, jika Anda melihat negara bagian dan teritori, beberapa ICAC bekerja lebih baik daripada yang lain sehingga banyak pengalaman untuk dipelajari," kata Turnbull.
"Ini bukan sesuatu yang harus dilakukan dengan terburu-buru atau kurang pertimbangan," jelasnya.
Partai Hijau Australia mengajukan RUU serupa tahun lalu dan senator lintas fraksi Derryn Hinch dan tim Nick Xenophon mengindikasikan dukungan mereka.
Dukungan ICAC NSW
Janji Shorten disampaikan beberapa jam setelah direktur eksekutif ICAC NSW Lewis Rangott menyatakan usulannya bagi pembentukan lembaga serupa di tingkat nasional. "Ada kebutuhan untuk itu," kata Rangott.
Dia mengatakan Commission for Law Enforcement Integrity, yang menyelidiki pelanggaran di kepolisian, Departemen Dalam Negeri dan lembaga pemerintahan lainnya, telah bekerja dengan baik.
"Kami bangga dengan kinerja kami ... kami pikir telah bekerja dengan baik, namun kami tidak memaksakan model di NSWyang telah terbukti, merupakan model yang tepat untuk yurisdiksi lainnya," katanya.
"Namun dorongan untuk memperhatikan kebutuhan meminimalkan korupsi jelas sangatlah penting," tambah Rangott.
Simak beritanya dalam Bahasa Inggris di sini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika