REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Dana Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) memperkirakan 60 ribu anak-anak Korea Utara (Korut) menghadapi kelaparan, Selasa (30/1). Sanksi internasional memperburuk keadaan dengan memperlambat pengiriman bantuan.
Beberapa negara besar menerapkan sanksi berkembang terhadap Korut karena program nuklir dan peluru kendali balistiknya. Pada pekan lalu, Amerika Serikat mengumumkan sanksi baru terhadap sembilan kelompok, 16 orang dan enam kapal Korut yang dituduh membantu program persenjataan tersebut.
Wakil Direktur Eksekutif UNICEF Omar Abdi mengatakan berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB, pasokan atau kegiatan badan kemanusiaan dikecualikan dari sanksi itu. "Tapi, yang terjadi adalah tentu saja bank, perusahaan penyedia barang atau kapal sangat berhati-hati. Mereka tidak mau menantang bahaya kemungkinan terkait dengan pelanggaran sanksi," kata Abdi dalam jumpa pers.
"Itulah yang membuat lebih sulit bagi kita untuk membawa barang. Jadi dibutuhkan waktu sedikit lebih lama, terutama untuk mendapatkan uang ke negara ini. Tapi juga mengirim barang ke DPRK. Tidak banyak jalur pelayaran yang beroperasi di daerah itu," katanya, mengacu pada penyebutan Republik Demokratik Rakyat Korea.
Sanksi terhadap bahan bakar telah diperketat, membuatnya lebih langka dan mahal. Dengan mengutip tiga sumber intelijen Eropa Barat, Reuters melaporkan secara eksklusif pada pekan lalu bahwa Korut mengirim batu bara ke Rusia pada tahun lalu, yang kemudian dikirim ke Korsel dan Jepang dalam kemungkinan pelanggaran sanksi PBB.
"Kami memperkirakan dalam tahun ini, 60 ribu anak-anak akan menjadi korban kurang gizi, yang berpeluang menyebabkan kematian. Itu adalah kekurangan protein dan kalori. Jadi kecenderungannya mengkhawatirkan, itu tidak akan membaik," kata Direktur Program Darurat UNICEF di seluruh dunia Manuel Fontaine.
"Diare terkait dengan sanitasi dan kebersihan yang buruk serta kekurangan gizi akut tetap menjadi penyebab utama kematian di kalangan anak-anak," kata UNICEF pada Selasa dalam mengajukan banding ke donor, yang tidak memberikan bea.
UNICEF membutuhkan 16,5 juta dolar Amerika Serikat tahun ini untuk memberikan nutrisi, kesehatan dan air ke Korut, namun menghadapi halangan operasional karena konteks politik yang tegang dan konsekuensi yang tidak diinginkan dari sanksi tersebut, katanya. UNICEF menyebutkan gangguan pada saluran perbankan, penundaan dalam pemberian penjelasan barang-barang bantuan di pelabuhan masuk, sulit mendapatkan pemasok dan kenaikan harga bahan bakar sebesar 160 persen.
"Ini adalah intervensi yang sangat dekat, dan diawasi dengan ketat yang murni kemanusiaan pada intinya," kata Fontaine.
UNICEF adalah satu dari sedikit lembaga bantuan yang memiliki akses ke negara terpencil tersebut, yang menderita kelaparan pada pertengahan 1990-an yang menewaskan hingga tiga juta orang.
Korut adalah negara dengan keadaan darurat utama, yang paling tidak dilaporkan di seluruh dunia, demikian CARE International pada awal bulan ini. Dua dari lima warga Korut kekurangan gizi, kata badan amal tersebut, mengutip statistik PBB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika