REPUBLIKA.CO.ID, Korea Utara telah mengecam pemerintahan Presiden AS Donald Trump sebagai pelaku "pelanggar pelanggaran hak asasi manusia". Media pemerintah Korea Utara ini melaporkan pada hari Rabu (31/1).
Kantor Berita Pusat resmi Korea Selatan merilis laporan berbahasa Inggris tentang pernyataan Pyongyang tahunan mengenai pelanggaran hak asasi manusia AS saat Trump memulai pidatonya di Union of Union, di mana dia mengutuk Korea Utara.
Catatan hak asasi manusia Korea Utara banyak dikritik oleh Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Negara dikaakannya diperkirakan memiliki hingga 120.000 tahanan politik dalam sistem penahananyan yang luas.
Belakangan, Washington menerbitkan sebuah laporan hak asasi manusia tahunan yang secara konsisten menempatkan Korea Utara di antara pelaku terburuk di dunia. Namun, dokumen Pyongyang tersebut berfokus secara eksklusif pada AS.
"AS mengklaim sebagai 'penjaga demokrasi' dan 'pejuang hak asasi manusia', padal mereka sedang menendang balik hak asasi manusia. Mereka tidak pernah bisa menyamarkan identitas aslinya sebagai pelanggar hak asasi manusia yang kejam," KCNA mengutip surat kabar putih tersebut.
"Diskriminasi dan misantropi rasial adalah penyakit serius yang melekat pada sistem sosial AS. Dan ini telah diperparah sejak Trump menjabat," katanya seraya merujuk pada demonstrasi kekerasan di Charlottesville tahun lalu.
"Orang Amerika kelas pekerja "melayang-layang di jurang mimpi buruk", tambahnya. Mereka kehilangan rumah dan pekerjaan, serta menghadapi biaya pengobatan yang melonjak.
Namun beberapa pejabat tingginya, yakni Trump, adalah "milyarder dari konglomerat" dengan total aset 14 miliar dolar AS.
"Kebijakan anti-populer yang dikemukakan oleh administrasi Trump secara terbuka dalam satu tahun ini tidak terkecuali untuk kepentingan segelintir kalangan kaya," katanya.
Sebuah komisi PBB menerbitkan sebuah laporan yang 'membakar' pada tahun 2014, Mereka yang menyimpulkan bahwa Korea Utara telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia di dunia kontemporer ini.
Laporan tersebut berdasarkan kesaksian ratusan orang Korea Utara. Mereka berharap berhasil menghentikan upaya internasional untuk menekan Pyongyang atas pelanggaran hak asasi manusia.
Pyongyang telah menggambarkan laporan tersebut sebagai karya fiksi yang ditulis oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika