Kamis 01 Feb 2018 06:39 WIB

PBB: 40 Ribu Pengungsi Yaman tanpa Bantuan di Aden

Distribusi bantuan tertahan sejak separatis selatan menguasai sebagian besar kota.

Rep: Farah Noersativa/ Red: Andi Nur Aminah
Seorang anak pengungsi Yaman (ilustrasi)
Foto: Yahya Arhab/EPA
Seorang anak pengungsi Yaman (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan keprihatinannya terhadap lebih dari 40 ribu pengungsi Yaman yang telah mencari perlindungan di Aden, Yaman. PBB menyebut pihaknya tidak dapat mendistribusikan bantuan sejak separatis selatan menguasai sebagian besar kota pada akhir pekan lalu.

"Kami sangat prihatin dengan kekerasan yang telah kami lihat dalam beberapa hari terakhir, terutama bentrokan bersenjata antara apa yang disebut Southern Transitional Council (STC) dan pasukan pemerintah," ujar juru bicara PBB Stephane Dujarric kepada wartawan di New York, Rabu (31/1) waktu setempat seperti dilansir dari Al-Jazeera.

Pihaknya mengaku telah melihat laporan sejumlah korban tewas karena terluka dalam jumlah yang tak sedikit. "Kami meminta semua pihak untuk mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum humaniter internasional. Sangat penting bahwa warga sipil dilindungi dan orang-orang yang terluka mendapat perawatan medis yang aman. Semua pihak memfasilitasi akses yang menyelamatkan jiwa," kata Dujarric.

Pejuang dari Pasukan Perlawanan Selatan (SRF), sayap bersenjata dari sebuah gerakan politik yang menuntut pemisahan diri untuk Yaman selatan, menangkap sebagian besar warga Adenawal pekan ini dengan bantuan Uni Emirat Arab. Kaum separatis itu telah bertempur di samping pemerintah Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi melawan pemberontak Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara.

Para pemberontak itu memberontak pada Ahad (28/1) lalu setelah Hadi menolak untuk memecat perdana menterinya. Kelompok separatis tersebut menuduh Perdana Menteri Ahmed bin Daghr dan kabinetnya tentang korupsi yang merajalela. Akibatnya situasi ekonomi, keamanan, dan sosial makin memburuk. Kondisi ini pernah disaksikan sebelumnya dalam sejarah selatan wilayah itu.

Namun, Selasa (30/1) petang, dalam sebuah wawancara dengan media, mereka menegaskan dukungan terhadap pemerintahan Hadi yang 'sah' dan koalisi yang dipimpin Saudi pada perang di Yaman. Namun juga menegaskan kembali komitmen mereka untuksebuah negara bagian selatan yang bebas dari pasukan utara mana pun.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement