REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Seorang pejabat Myanmar, yang menjadi pengelola kota bermasalah di negara bagian Rakhine ketika tujuh orang tewas di sana dalam kerusuhan pada awal bulan ini ditikam dan tewas, kata pemerintah setempat pada Rabu (31/1).

Juru bicara pemerintah Zaw Htay mengatakan polisi menyatakan kematian Bo Bo Min Theik sebagai akibat permusuhan pribadi dan tidak terkait dengan kekerasan di wilayah tersebut. Mayatnya ditemukan di mobilnya di jalan raya dari Mrauk U ke ibu kota provinsi, Sittwe pada Selasa.

Bo Bo Min Theik digantikan sebagai pengelola Mrauk U dan dikirim ke pemerintah provinsi di Sittwe, tiga hari setelah polisi menembak dan membunuh tujuh pengunjuk rasa dari masyarakat besar Buddha. Hal itu menyusul pertemuan daerah untuk merayakan kerajaan Arakan Buddha kuno berubah menjadi kekerasan.

Kambing milik penduduk etnis Rohingya berkeliaran di reruntuhan rumah yang terbakar di Desa Alel Than Kyaw , Maungdaw Selatan, Rakhine, Myanmar, beberapa waktu lalu. Menyusul eksodus warga etnis Rohingya ribuan ternak milik pengungsi berkeliaran tanpa tuan.

Kekerasan tersebut menggarisbawahi tantangan yang dihadapi pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi di sebuah negara di mana puluhan etnis telah memperebutkan otonomi sejak kemerdekaan dari Inggris pada 1947. Ketegangan di Rakhine, yang sebelumnya disebut Arakan, telah melonjak sejak operasi militer tentara Myanmar pada Agustus menambah ketegangan komunal dan memicu eksodus lebih dari 688 ribu Muslim minoritas Rohingya ke Bangladesh.

Militer telah membentuk lebih dari 30 milisi di daerah Rakhine, di mana banyak Rohingya tinggal dan telah memberikan senjata kepada tiga di antaranya, demikian parlemen Myanmar. Wakil Menteri Dalam Negeri Mayjen Aung Soe mengatakan pada sidang parlemen beberapa petempur dibentuk di Distrik Maungdaw, Rakhine. Militer Myanmar melancarkan tindakan keras setelah petempur Rohingya menyerang pos keamanan di Maungdaw pada 25 Agustus, yang menyebabkan pengungsian tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika