REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Presiden Palestina Mahmoud Abbas akan berkomunikasi dengan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada 20 Februari mendatang dalam pertemuan bulanan badan tersebut di Timur Tengah di tengah. Abbas akan membahas keputusan Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Sejak Presiden Donald Trump mengakhiri kebijakan Amerika Serikat selama puluhan tahun dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, Abbas telah mengatakan akan meminta DK PBB untuk memberikan hak penuh kepada warga Palestina.
Abbas juga menegaskan hanya akan menerima sebuah panel yang didukung secara internasional untuk menjadi perantara perundingan damai dengan Israel. "Ini akan menjadi hal yang baik bagi anggota Dewan Keamanan untuk mendengarkan presiden itu sendiri," kata Duta Besar Kuwait untuk PBB Mansour Ayyad Al-Otaibi.
Baca juga, Zionis Israel, Klaim Yerusalem dan Kepalsuan Akhir Zaman.
Ia mengatakan tidak ada anggota dewan yang menolak proposal tersebut. Al-Otaibi mengatakan Israel belum menyampaikan untuk mengirim perwakilan tingkat tinggi ke pertemuan dewan tersebut.
Duta BesarAmerika Serikat (AS) untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Nikki Haley mengatakan kepada Dewan Keamanan pekan lalu bahwa Abbas tidak memiliki keberanian dan kemauan untuk mencari kedamaian.
Trump telah mengancam akan menahan bantuan kepada orang-orang Palestina jika mereka tidak melakukan perdamaian dengan Israel. Namun Abbas mengatakan AS tidak dapat lagi bertindak sebagai mediator perdamaian karena mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Duta besar Israel untuk PBB Danny Danon menuduh Abbas berusaha mengakhiri kemungkinan negosiasi dengan Israel dengan mengalamatkan ke Dewan Keamanan yang memiliki 15 anggota. "Abbas benar-benar salah membaca kenyataan hari ini dan merugikan prospek masa depan yang lebih baik bagi rakyatnya," kata Danon dalam sebuah pernyataan pada Kamis.
Pada 2012, Majelis Umum PBB memberikan pengakuan de facto terhadap sebuah negara Palestina yang berdaulat saat meningkatkan status mereka menjadi negara non-anggota dari entitas.
Pada Desember, Majelis Umum beranggotakan 193 orang mengadopsi sebuah resolusi yang meminta agar Amerika Serikat membatalkan pengakuannya atas Yerusalem sebagai ibukota Israel.
Sebanyak 128 negara mendukung resolusi tersebut, sembilan memilih menentang dan 35 abstain. 21 negara tidak memberikan suara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
