REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintahan Trump pada Rabu (31/1) menyatakan mengizinkan sekitar 7.000 warga Suriah tinggal di Amerika Serikat setidaknya 18 bulan lagi dalam kedudukan terlindungi karena perang saudara berkecamuk di negara asal mereka.
Keputusan tersebut memberikan kelegaan pada orang Suriah, yang terancam kembali ke negara mereka karena kekerasan jika pemerintah membatalkan perlindungan sementara mereka saat kedudukan itu habis pada Maret. Sebagai gantinya, mereka diizinkan tinggal hingga 30 September 2019.
"Setelah mempertimbangkan dengan saksama keadaan di lapangan, saya menetapkan perlu memperpanjang penunjukan Kedudukan Perlindungan Sementara untuk warga Suriah," kata Menteri Keamanan Dalam Negeri Kirstjen Nielsen dalam pernyataan.
"Jelas kondisi di mana status warga Suriah ditentukan tetap ada, oleh karena itu perpanjangan diperlukan berdasarkan undang-undang tersebut," tambahnya.
Pemerintah namun tidak menetapkan menetapkan kembali status itu bagi warga Suriah, yang berarti itu hanya akan menguntungkan orang-orang Suriah yang telah berada di Amerika Serikat sejak 2016 atau lebih awal.
"Ini tidak menyebut tentang memberikan status itu kembali tapi saya pikir ini adalah tindakan positif yang harus dipuji. Saya senang keputusan ini keluar sekarang dan saya sama sekali tidak perlu khawatir tentang hal ini setidaknya 18 bulan lagi," kata Monzer Shakally (21 tahun), seorang mahasiswa Suriah di Universitas Iowa dengan keadaan sementara.
Pemerintahan Obama memberikan status perlindungan sementara bagi warga Suriah pada tahun 2012, tahun setelah perang di Suriah dimulai, dan memperpanjangnya sampai akhir Maret. Pemerintahan Obama kembali menetapkan status perlindungan sementara pada warga Suriah beberapa kali sehingga gelombang orang-orang Sutiah yang telah tiba di beberapa tahun kemudian selama konflik bisa memenuhi syarat.
Tidak ada tanda tanda berakhirnya konflik Suriah. Sebuah konferensi perdamaian di Rusia diakhiri pada Selasa dengan seruan untuk pemilihan demokratis, namun tuntutan oposisi utama diabaikan setelah pertengkaran dan interupsi menteri luar negeri Rusia.
Pemerintahan Trump telah menunjukkan skeptisisme yang mendalam terhadap program status yang dilindungi, mengumumkan berakhirnya program itu untuk imigran dari El Salvador, Haiti, Nikaragua dan Sudan sejak Presiden Donald Trump mulai menjabat tahun lalu. Beberapa negara tersebut diberi perlindungan lebih dari satu dekade yang lalu, dan pemerintah berpendapat bahwa krisis mereka sejak saat itu telah diselesaikan.
Pendukung pengungsi mengkritik keputusan pemerintahan Trump untuk tidak menetapkan kembali status Suriah, dengan mengatakan bahwa hal tersebut mengabaikan kenyataan bahwa perang Suriah terus menghasilkan pengungsi.
"Keputusan pemerintah Trump berarti banyak warga Suriah yang sudah berada di AS tidak dapat mengajukan status perlindungan sementara," kata Lia Lindsey, penasihat kebijakan kemanusiaan senior Oxfam America.
Beberapa kelompok pendukung pembatasan imigrasi menentang perpanjangan 18 bulan pemberian bantuan kemanusiaan untuk warga Suriah, dengan mengatakan enam bulan lebih sesuai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika