REPUBLIKA.CO.ID, PALM BEACH -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pada Sabtu (3/2), memo bermasalah yang menyerang penegakan hukum federal membuktikan kebenarannya dalam penyelidikan campur tangan Rusia pada pemilihan presiden 2016.

Dukungan Trump atas memo tersebut mengangkat kembali kemungkinan dia dapat menggunakannya sebagai pembenaran untuk memecat pengacara khusus Robert Mueller, yang melakukan penyelidikan itu atau Wakil Jaksa Rod Rosenstein yang mengawasi Mueller.

Saat mengirim pesan dari loka wisatanya di Palm Beach, Florida, Trump mengatakan memo itu "betul-betul membuktikan kebenarannya", namun menambahkan perburuan sasaran di balik Rusia akan terus berlangsung. Mereka tidak melakukan kerja sama dan tidak ada usaha penghalangan. Dia menyebut penyelidikan itu adalah aib Amerika Serikat.

Gedung Putih mengatakan tidak akan ada perubahan di Departemen Kehakiman sebagai hasil kesimpulan memo tersebut. Memo itu, yang ditulis anggota Partai Republik di Komite Intelijen Perwakilan AS, yang diketuai Devin Nunes berpendapat penyelidikan federal tentang kemungkinan kolusi antara kampanye Trump pada 2016 dan Rusia merupakan produk bias politik terhadap Trump di Biro Investigasi Federal (FBI) dan Departemen Kehakiman.

Ketua komite pengawas yang berkuasa dari Partai Republik Trey Gowdy tidak setuju dengan Trump dan mengatakan memo tersebut tidak berdampak pada penyelidikan Rusia. "Bukan untuk saya, tidak, dan saya sangat terlibat secara integral dalam penyusunannya," kata Gowdy dalam pratinjau wawancara, yang akan disiarkan di CBS "Face the Nation" pada Ahad.

Gowdy, yang mengatakan pekan ini dia tidak akan mencalonkan dirinya kembali pada November, mengatakan penyelidikan Rusia akan tetap ada terlepas dari sebuah berkas yang pada memo mengatakan FBI menerima sebuah sumber yang sangat bias terhadap Trump. "Jadi akan ada penyelidikan Rusia, bahkan tanpa berkas," kata Gowdy.

Trump menyetujui perilisan memo yang sebelumnya diklasifikasikan tanpa proses penyuntingan, terlepas dari keberatan FBI dalam sebuah langkah yang memperdebatkan ketegangan antara Gedung Putih dan penegak hukum senior yang telah ada sejak Trump menjabat. Partai Demokrat berpendapat memo empat halaman tersebut salah mengkarakterisasi informasi rahasia yang sangat sensitif dan dimaksudkan untuk mengacaukan penyelidikan kriminal Mueller yang dilaksanakan pada Mei 2017 sebagai hasil awal penyelidikan FBI sebelumnya.

Jerrold Nadler, anggota Partai Demokrat teratas di Komite Kehakiman DPR, mengatakan keputusan Trump mengizinkan perilisan memo tersebut adalah bagian dari usaha propaganda terkoordinasi untuk mendiskreditkan, melumpuhkan dan menumbangkan penyelidikan Rusia.

Beberapa anggota Partai Republik juga mengritik penyiaran memo tersebut. Gubernur Ohio John Kasich dan mantan pesaing Trump dalam pencalonan presiden, menyebut hal itu merugikan negara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika