REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala hak asasi manusia (HAM) PBB Zeid Ra'ad Al-Hussein memperingatkan, kekerasan yang dilakukan tentara Myanmar terhadap minoritas Muslim Rohingya berpotensi memicu konflik regional. Ia tidak memungkiri tindakan pembersihan etnis dan genosida telah terjadi di negara tersebut.

"Myanmar menghadapi krisis yang sangat serius dengan dampak yang berpotensi cukup parah terhadap keamanan di kawasan ini," kata Zaid, di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Senin (5/2).

"Terkadang pelanggaran HAM yang dilakukan saat ini bisa menjadi konflik di esok hari. Jika krisis Rohingya telah memicu konflik yang lebih luas berdasarkan identitas keagamaan, perselisihan selanjutnya bisa menjadi lebih besar," jelasnya.

Zeid mengatakan, konflik yang dimulai pada Agustus lalu itu adalah puncak dari aksi diskriminasi dan kekerasan terhadap etnis Rohingya di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, yang telah berlangsung selama lima dekade. Pemerintah Myanmar yang mayoritas penduduknya beragama Buddha telah membantah adanya kekerasan dan justru menegaskan Rohingya adalah imigran ilegal.

Zeid juga mengungkapkan keprihatinannya mengenai memburuknya keadaan demokrasi di Asia, bahkan saat negara-negara di kawasan ini semakin makmur. Dengan dalih melindungi keamanan publik, banyak pemerintah yang menindak kebebasan berekspresi serta menyerang independensi sistem pengadilan dan independensi pers.

Isu HAM di Indonesia termasuk penganiayaan terhadap kelompok minoritas agama dan penduduk asli Papua diperkirakan akan menjadi sorotan dalam kunjungan Zeid di Indonesia yang akan dilakukan selama tiga hari.

Ikuti Whatsapp Channel Republika