REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan solusi dua negara merupakan satu-satunya cara untuk mewujudkan perdamaian antara Palestina dan Israel. Menurutnya, kedua negara memiliki hak yang sama atas kota suci Yerusalem.
"Solusi dua negara adalah satu-satunya cara untuk mencapai stabilitas, perdamaian, kemakmuran, dan pembangunan di wilayah ini (Palestina dan Israel)," ujar Guterres dalam sebuah pertemuan di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat (AS), seperti dilaporkan laman Anadolu Agency, Senin(5/2).
Guterres mengungkapkan, Palestina dan Israel memiliki hak yang sama untuk menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota negara mereka. "Saya selalu mengatakan bahwa saya ingin melihat sebuah negara Palestina dan negara Israel, keduanya memiliki ibu kota di Yerusalem," ucapnya.
Kendati demikian, ia mengakui, perdamaian atau solusi dua negara antara Palestina dan Israel tidak akan terwujud dalam waktu dekat. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, salah satunya pembangunan permukiman ilegal oleh Israel di wilayah Tepi Barat yang diduduki.
Guterres menyatakan pembangunan permukiman tersebut jelas ilegal menurut resolusi dan hukum internasional. Selain itu, pembangunan ini menjadi kendala utama untuk mewujudkan perdamaian antara Palestina dan Israel.
Pemotongan dana bantuan terhadap Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) oleh AS juga memiliki dampak tersendiri bagi Palestina. Menurut Guterres, pemotongan dana tersebut jelas menjengkelkan Palestina. Sebab dengan kehilangan sebagian besar dana bantuannya, UNRWA tidak akan dapat melaksanakan programnya dalam membantu jutaan pengungsi Palestina.
"Saya sangat prihatin bahwa kekurangan dana UNRWA yang terakhir akan sangat mengganggu kemampuan badan tersebut untuk memenuhi mandatnya dan menjaga layanan penting seperti pendidikan dan perawatan kesehatan untuk pengungsi Palestina," tutur Guterres.
(Baca: Pemotongan Dana UNRWA Timbulkan Kesulitan)
UNRWA merupakan rumah bagi sekitar 6 juta pengungsi Palestina yang tersebar di beberapa negara di Timur Tengah, seperti Yordania, Lebanon, dan Suriah. Sejak didirikan tahun 1949, UNRWA memang diberi tanggung jawab dan mandat untuk merawat serta memenuhi kebutuhan pengungsi Palestina.
Pada Januari lalu, AS selaku salah satu pendonor utama bagi UNRWA, memutuskan untuk menangguhkan dana bantuan sebesar lebih dari 60 juta dolar untuk badan tersebut. Pemotongan dana ini dinilai merupakan upaya AS untuk menarik kembali Palestina ke perundingan damai dengan Israel.
Sejak AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember 2017, Palestina memutuskan untuk menarik diri dari perundingan damai dengan Israel yang dimediasi Washington. Palestina menilai AS tak dapat lagi diandalkan dalam perundingan tersebut karena terbukti bias dan membela kepentingan Israel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika