REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Lebanon mengatakan dalam pertemuan perwira militer Lebanon dan Israel yang dipimpin penjaga perdamaian PBB, tembok yang akan dibangun Israel di perbatasan melanggar kedaulatan Lebanon, Senin (5/2).
Ketaksepakatan mengenai tembok dan rencana Lebanon mengeksplorasi minyak dan gas lepas pantai di perairan maritim yang disengketakan telah meningkatkan ketegangan antara Israel dan Lebanon. Tentara Israel sebelumnya mengatakan pekerjaan konstruksi tersebut sedang dilakukan di wilayah berdaulat Israel.
Pemerintah Lebanon mengatakan tembok itu melalui wilayah yang merupakan wilayah Lebanon namun terletak di sisi Israel dari Garis Biru yang ditetapkan PBB. Garis BIru membatasi penarikan mundur Israel dari Lebanon selatan pada 2000.
Menteri pertahanan Israel yang merujuk sengketa itu minggu lalu, menuduh Hizbullah melakukan provokasi, dengan mengatakan Israel telah menarik diri ke perbatasan internasional yang diakui dengan Lebanon dan ditantang terkait penghalang di wilayah Israel.
Kedua belah pihak tersebut bertemu di bawah pengawasan pasukan penjaga perdamaian PBB UNIFIL dalam pertemuan tripartit reguler mereka terkait posisi Perserikatan Bangsa Bangsa di daerah perbatasan Ras al-Naqoura.
"Lebanon meninjau kembali masalah tembok yang ingin dibangun oleh musuh Israel mengonfirmasikan posisi pemerintah Lebanon menolak pembangunan tembok ini karena melanggar kedaulatan Lebanon," kata militer Lebanon dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan pada Senin.
Hizbullah dan Israel terakhir bertempur dalam konflik besar di 2006. Dalam sebuah pernyataan, UNIFIL mengatakan pertemuan tersebut telah memperoleh perhatian yang baik karena pekerjaan teknis di sebelah selatan Garis Biru yang sebelumnya diumumkan oleh Israel. Komandan pasukan UNIFIL Mayor Jenderal Beary mencatat ada periode ketenangan yang relatif sejak pertemuan tripartit terakhir.
"Namun, ada banyak aktivitas di sepanjang Garis Biru. Saya ingin mengakui pengekangan yang dilakukan kedua belah pihak dalam mengurangi ketegangan dan menjaga stabilitas. Tidak ada yang ingin kembali ke masa ketegangan yang meningkat dan pelanggaran terhadap penghentian permusuhan," katanya.
Sebelumnya, Perdana Menteri Lebanon Saad al-Hariri mengatakan Lebanon tidak akan memaksa pengungsi kembali ke Suriah namun meminta bantuan internasional lebih banyak dalam menangani krisis pengungsi. Lebih dari satu juta orang Suriah melarikan diri ke negara tetangganya, Lebanon, setelah perang meletus di negara mereka pada 2011 dan sekarang jumlahnya mencapai sekitar seperempat dari populasi negara itu.
Karena pemerintah Suriah telah menguasai lebih banyak wilayah, dan karena pertempuran telah berakhir di lebih banyak wilayah di Suriah, beberapa politikus Lebanon telah meminta pengungsi Suriah untuk kembali.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
