REPUBLIKA.CO.ID, PARIS--- Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian pada Rabu (7/2) menuntut agar semua milisi yang didukung Iran, termasuk Hizbullah Lebanon, meninggalkan Suriah. Ia mengatakan Turki dan Iran telah melanggar hukum internasional melalui tindakan mereka di negara tersebut.
Berbicara di televisi BFM, Jean-Yves Le Drian juga mengatakan ada indikasi pasukan Pemerintah Suriah menggunakan gas beracun terhadap warga sipil meskipun PBB perlu mengkonfirmasi hal itu. "Kami menginginkan penarikan semua orang yang seharusnya tidak berada di Suriah, termasuk milisi Iran, termasuk Hizbullah," katanya.
Meskipun tidak secara khusus meminta Turki untuk menarik diri dari serangannya terhadap milisi Kurdi di Suriah utara, dia menilai, Ankara seharusnya tidak memperburuk konflik.
"Memastikan keamanan perbatasannya tidak berarti membunuh warga sipil dan itu harus dikutuk. Dalam situasi berbahaya di Suriah, Turki seharusnya tidak menambahkan peperangan," tambahnya.
Baca juga, AS Kecam Bom Rusia dan Suriah yang Tewas Oposisi.
Prancis telah mendukung oposisi Suriah selama perang yang telah berlangsung tujuh tahun dan merupakan bagian dari koalisi pimpinan AS yang memerangi militan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).
Le Drian dijadwalkan berada di Teheran pada 5 Maret untuk melakukan pembicaraan mengenai program rudal balistik Iran.
Hubungan antara Prancis dan Iran telah memburuk dalam beberapa bulan terakhir. Le Drian menuduh Iran menyimpan aspirasi hegemoni di wilayah tersebut.
Iran adalah sekutu penting pemerintah Suriah dalam perang sipil yang telah berlangsung tujuh tahun. Iran mengatakan bahwa pihaknya tidak berniat untuk menarik diri kecuali jika Suriah meminta hal tersebut.
Le Drian juga mengatakan bahwa kemungkinan besar pasukan Presiden Bashar al-Assad menggunakan gas klorin dalam serangan mereka yang didukung Rusia di provinsi Idlib dan di daerah Ghouta yang terkepung.
"Saya berbicara dengan hati-hati karena Anda harus berhati-hati dalam dokumentasi penuh, tapi semua indikasi bahwa kami telah menunjukkan bahwa pada saat ini klorin digunakan oleh rezim Suriah," kata Le Drian. Ia menambahkan bahwa PBB telah memulai proses penyelidikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika