Jenderal Prawit Wongsuwan berada di bawah tekanan untuk mengundurkan diri setelah adanya pengungkapan ia mengenakan setidaknya 25 jam tangan mewah di depan umum.

Pada Ahad (4/2), seorang netizen yang menyebut dirinya "Invisible Hands" memulai sebuah jajak pendapat di change.org yang menawarkan dukungan untuk wakil PM, dan dengan cepat menarik sekitar 16 ribu suara. Namun, kecurigaan muncul ketika aktivis anti-kudeta terkemuka menemukan nama dan alamat email mereka digunakan untuk mendukung Jenderal Prawit, tanpa sepengetahuan mereka.

"Perilaku mencurigakan ini mencakup banyak penandatangan yang dihasilkan oleh IP komputer yang sama, atau ditandatangani terlalu cepat untuk dilakukan oleh satu orang," kata Warisara Sornpet, direktur Change.org di Thailand.

"Kami telah mendeteksi ada niat untuk meningkatkan penandatangan yang bisa jadi merupakan perilaku ilegal," kata Warisara, seperti dikutip Prachatai English.

Ketika suara palsu itu dihapuskan, dukungan untuk Jenderal Prawit turun dari 16 ribu  menjadi 50, namun sejak itu meningkat menjadi sekitar 500, per Selasa (6/2). Manajemen change.org belum berkomentar mengenai siapa yang memanipulasi jajak pendapat itu atau apakah alamat IP itu terkait dengan militer.

Sebaliknya, jajak pendapat terpisah di change.org yang menuntut pengunduran diri Prawit Wongsuwan telah menarik lebih dari 65 ribu suara.

Janji mengundurkan diri dipantau

Prawit Wongsuwan adalah salah satu pemimpin militer yang menggulingkan pemerintah terpilih pada tahun 2014, berjanji untuk menstabilkan lanskap politik Thailand yang kacau dan memerangi korupsi. Tak satu pun dari jam tangan kelas atas itu terdaftar pada deklarasi aset General Prawit.

Selain menjadi wakil PM, ia juga menjabat Menteri Pertahanan dan dipandang sebagai makelar penting di dunia politik Thailand. Jajak pendapat tersebut menjadi berita besar di Thailand karena Jenderal Prawit menawarkan untuk mengundurkan diri jika ia tidak lagi mendapat dukungan publik.

"Jika rakyat tak menginginkan saya, saya siap untuk meninggalkan jabatan saya," katanya pekan lalu, menurut surat kabar The Nation.

Sejauh ini, Perdana Menteri Jenderal Prayut Chan-o-cha membela Jenderal Prawit. Investigasi sedang dilakukan oleh Komisi Anti Korupsi Nasional terhadap skandal jam tangan ini, namun badan tersebut dipimpin oleh seorang tentara lain yang pernah bekerja langsung untuk Prawit Wongsuwan.

Sejak mengambil alih kekuasaan dalam kudeta 2014, junta militer Thailand telah menunda Pemilu setiap tahunnya, dengan rencana serupa di November tahun ini hampir dipastikan akan diundur ke 2019.

Simak berita ini dalam bahasa Inggris di sini.