REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE -- Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull akan meminta maaf kepada korban selamat dari pelecehan seksual anak pada akhir tahun ini. Ia mendesak negara-negara bagian menyambut skema ganti rugi yang direkomendasikan oleh komisi khusus di Australia untuk merespons pelecehan seksual anak-anak (Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse).
Permohonan maaf bagi korban pelecehan
- PM Turnbull akan berkonsultasi dengan anak-anak korban selamat pelecehan seksual soal permohonan maaf.
- Komisi khusus merekomendasikan skema nasional, tetapi harus disetujui negara-negara bagian di Australia.
- Para pemimpin negara bagian akan membahas skema dengan pemerintah pusat, Jumat (9/2).
Kamis pagi (8/2), PM Turnbull mengumumkan kepada Parlemen akan konsultasi dengan korban pelecehan untuk memastikan mereka nyaman dengan proses permohonan maaf.
Laporan komisi yang dirilis akhir 2017 menemukan puluhan ribu anak-anak telah dilecehkan secara seksual lewat penyelidikan yang dilakukan selama empat tahun. Ditemukan pelecehan terjadi di hampir semua institusi, termasuk organisasi-organisasi di bawah gereja, serta sekolah dan tempat-tempat yang dijalankan kelompok olahraga dan budaya.
PM Turnbull mengatakan saat para korban selamat memberikan bukti, kebanyakan menceritakan kisah mereka pertama kalinya, mereka merasa menghidupkan kembali saat-saat terburuk dalam hidup mereka. Karenanya mereka ingin agar pelecehan itu tidak akan pernah terjadi lagi.
"Sekarang setelah diceritakan, sudah tercatat, kita harus melakukan segalanya dengan kekuatan kita untuk hormati mereka," kata PM Turnbull.
"Sebagai sebuah bangsa, kita harus menandai kesempatan ini dalam bentuk yang mencerminkan keinginan korban selamat dan memberikan martabat sesuai hak anak-anak, yang diingkari oleh mereka yang ditugaskan untuk merawat anak-anak tersebut."
Negara-negara bagian diminta ambil bagian
Pidato PM Turnbull di parlemen juga sekaligus memperingatkan negara-negara bagian agar bertindak cepat sehingga skema nasional bisa mulai disiapkan 1 Juli. "Kami berutang pada korban selamat untuk tidak menyia-nyiakan momen ini," katanya.
Para pemimpin negara bagian akan berada di Canberra Jumat (9/2) untuk pertemuan dengan Dewan Pemerintah Australia (COAG) dan PM Turnbull mendesak semua kepala negara bagian untuk memprioritaskannya, serta bergabung dalam skema ini sesegera mungkin.
Perdana Menteri Australia juga mengatakan kepada gereja-gereja dan institusi non-pemerintah lainnya untuk bergabung dalam skema ganti rugi tanpa ditunda-tunda. Dijanjikan lebih dari 30 juta dolar AS atau lebih dari Rp 300 triliun dalam untuk skema ganti rugi, yang akan membayar sampai 150 ribu dolar AS atau lebih dari Rp 1,5 miliar, kepada korban yang selamat dari institusi terkait pemerintah, serta akses pelayanan konseling dan psikologis.
Tetapi skema tidak dapat digunakan sampai negara-negara bagian setuju menandatanganinya
Simak laporannya dalam bahasa Inggris disini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika