REPUBLIKA.CO.ID, AMMAN -- Pemerintah Palestina memutuskan untuk mulai mengurangi ketergantungannya pada ekonomi dan mata uang Israel. Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah telah membentuk komite untuk mengkaji cara beralih menggunakan mata uang lain sekaligus menerbitkan mata uang nasional.
Rakyat Palestina telah berusaha menemukan cara untuk melepaskan diri dari ketergantungan total pada ekonomi Israel dalam jangka waktu yang lama. Ketergantungan pada ekonomi menyebabkan Palestina tak berdaya di hadapan Israel.
Rencana peralihan penggunaan mata uang dan penerbitan mata uang nasional oleh pemerintah Palestina menuai beragam reaksi. Alex Awad, penulis buku Palestinian Memories: The Story of a Palestinian Mother and Her People menyambut positif rencana pemerintah tersebut.
Ia menilai, memang sudah saatnya Palestina tak lagi menggunakan mata uang Israel dalam segala kegiatan perekonomian. "Mengapa kita menerima lembaran uang yang mencantumkan wajah pemimpin Israel? Dengan segala tindakan jahat terhadap kita dan membuat hidup kita sengsara, apakah kita terus menggunakan mata uang pemerintah yang menindas kita? Kapan kita akan mengakhiri kecanduan kita terhadap peraturan mereka," ujar Awad, dilaporkan laman Arab News, Ahad (18/2).
Awad berpendapat, hingga tiba waktunya Palestina memiliki mata uang sendiri, penting untuk mengurangi ketergantungan pada uang Israel. "Sebagian besar mata uang yang masuk Palestina adalah dolar, euro, dan dinar Yordania. "Mengapa orang begitu cepat mengubahnya menjadi shekel Israel," ucapnya retoris.
Namun, seorang pensiunan pejabat keuangan Palestina yang tak berkenan disebut namanya mengkhawatirkan rencana pemerintah. Mereka memperingatkan langkah tersebut dapat menjadi bencana bagi ekonomi lokal. "Banyak orang Palestina bekerja di Israel dan perjanjian Paris yang mengatur pajak pemerintah Palestina serta pendapatan cukai secara spesifik mengatur penggunaan shekel di seluruh aktivitas ekonomi terkait Israel," ujarnya.
Sementara itu, Samir Abdullah, seorang peneliti senior di Economic Policy Research Institute (EPRI) yang berbasis di Ramallah, mengatakan, memang mungkin mengurangi ketergantungan pada mata uang Israel. Akan tetapi, tindakan tersebut hanya akan memengaruhi sebagian kecil dari pendapatan keseluruhan pemerintah Palestina.
"Masalah terbesarnya ada di tujuh miliar shekel pajak dan pendapatan khusus yang masuk melalui Israel, yang merupakan sekitar 70 persen dari keseluruhan pendapatan untuk pemerintah Palestina," kata Abdullah.
Menurut Abdullah, salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan pada shekel Israel adalah dengan menggunakan kartu kredit. "Jika kita meningkatkan kartu kredit, dan pada saat yang sama bekerja pada perluasan poin penjualan utama yang menggunakan kartu ini, kita bisa menggunakan mata uang yang berbeda dari shekel Israel," katanya memaparkan.
Direktur Eksekutif Komisi Sipil untuk Independensi Peradilan dan Aturan Hukum Majed Arouri menilai rencana pemerintah Palestina untuk mengganti penggunaan mata dan menerbitkan mata uang nasional sebagai rencana yang tidak bijak dan agak tergesa-gesa. "Pemerintah Israel telah berupaya menarik dinar Yordania dan dolar AS dari ekonomi Palestina dan telah membatasi ketersediaan dinar," ujarnya.
"Satu-satunya uang kertas dolar yang tersedia di Palestina akhir-akhir ini adalah pecahan 100 dolar, yang membuat sulit melakukan transaksi bisnis skala kecil," kata Arouri.
Jalan yang mesti ditempuh pemerintah Palestina untuk mengurangi ketergantungan pada ekonomi dan mata uang Israel diproyeksikan akan sulit serta memerlukan pengkajian yang cermat. Namun yang pasti, peran mata uang nasional untuk negara Palestina yang berdaulat di masa mendatang sangat penting.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
