REPUBLIKA.CO.ID, DHAKA -- Pemerintah Bangladesh dan Myanmar sepakat untuk mengadakan pertemuan. Negosiasi tersebut dilakukan guna membahas repatriasi sekitar 6.500 minoritas muslim Rohingya yang terjebak di daerah yang bukan merupakan milik kedua negara.
"Kami akan membahas proses pemulangan mereka yang saat ini berada di kawasan garis nol di perbatasan yang lebih condong ke Myanmar," kata Komisioner Pemulangan dan Bantuan Pengungsi Mohammad Abul Kalam, Senin (19/2).
Kalam mengatakan, pertemuan itu rencananya akan diadakan di Gundum, daerah yang berada digaris batas kedua negara. Meski demikian, Pemerintah Myanmar mengaku belum mengetahui adanya pertemuan yang membahas repatriasi ribuan warga Rohingya tersebut.
Baca juga, Militer Myanmar Sebut tak Ada Rohingya yang Terbunuh.
Juru Bicara Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR) mengaku khawatir jika proses pemulangan ribuan warga etnis Rohingya itu tidak menyertakan ketentuan keselamatan pengungsi. UNHCR mengatakan, mereka tidak akan terlibat dalam proses perbincangan repatriasi tersebut.
Lebih dari 650 ribu etnis Rohingya melarikan diri dari Myanmar sejak 25 Agustus tahun lalu. Sebagian besar pengungsi saat ini masih berada di Cox Bazar yang terletak di bagian selatan Bangladesh. Meski demikian, ribuan dari mereka tersangkut di zona penyangga di sepanjang perbatasan dan tak bisa masuk ke Bangladesh.
Otoritas Bangladesh menolak untuk memberikan akses masuk kepada ribuan pengungsi tersebut. Pengungsi lantas memaksakan diri untuk bertahan di lokasi perbatasan tersebut.
Lokasi perbatasan yang dimaksud sebelumnya merupakan sebuah lahan pertanian padi. Lokasi seluas sekitar 40 lapangan sepak bola itu saat ini didirikan pagar bambu sebagai pagar pembatas para pengungsi.
"Kami prihatin dengan laporan yang ditekanan pada pengungsi yang berada disana. Orang-orang yang kabur dari kekerasan dan diskriminasi di Myanmar seharusnya tidak bisa dipaksa pulang jika bertentangan dengan keinginan mereka," kata Pejabat Senior Informasi Publik UNHCR Caroline Gluck.
Ikuti Whatsapp Channel Republika