REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Thailand tidak mengkhawatirkan pergerakan bekas mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra dan saudara perempuannya, yang juga mantan pemimpin yang digulingkan.
Kedua Shinawatra itu telah mendominasi politik Thailand selama hampir dua dekade dan memiliki pengaruh signifikan melalui sekutu dan kerabat meskipun keduanya tinggal dalam pengasingan diri. Kemungkinan mereka akan menjadi faktor penting dalam pemilihan umum junta yang dijanjikan untuk November mendatang.
Kritikus mengatakan militer yang mengambil alih kekuasaan dalam kudeta 2014 yang menyingkirkan pemerintah Yingluck Shinawatra, ingin mengakhiri pengaruh politik keluarga. Maksud tersebut tercermin dalam piagam baru yang didukung militer, undang-undang partai dan pembatasan terhadap partai politik.
Setelah kembali ke Thailand, seorang anggota partai mengatakan Thaksin dan Yingluck mengunjungi Cina dan Jepang bulan ini dan bertemu setidaknya 30 anggota parlemen dari partai Puea Thai mereka di Hong Kong pada akhir pekan.
Keduanya ditemukan di sebuah hotel di Singapura pada Selasa, bertemu dengan sekelompok pria tak dikenal dan berada di kota tersebut sampai Rabu, kata sumber-sumber partai. Mereka menambahkan mereka ada pertemuan bisnis. Sedangkan pengamat politik mengatakan tur Asia mereka adalah pertanda partai mereka sedang bersiap untuk pemilihan.
Yingluck Shinawatra
Juru bicara junta, yang dikenal sebagai Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban, mengatakan tidak fokus pada kedua kakak beradik Shinawatra tersebut. "Pemantauan mereka yang memiliki surat perintah penahanan adalah tugas instansi terkait. Kami tidak khawatir dengan ini," kata juru bicara tersebut, Piyapong Klinpan.
Thaksin adalah mantan konglomerat telekomunikasi dan mantan perdana menteri dari 2001 sampai 2006 itu digulingkan dalam kudeta militer yang didukung perusahaan yang berbasis di Bangkok. Dia kemudian meninggalkan Thailand ada 2008, beberapa saat sebelum pengadilan memvonisnya melakukan korupsi dan menjatuhkan hukuman penjara dua tahun. Dia mengatakan vonis tersebut bermotif politik. Dia tinggal di Dubai setelah itu.
Sementara Yingluck terpilih sebagai perdana menteri pada 2011, namun dipaksa mengundurkan diri dari jabatannya oleh keputusan pengadilan pada 2014, sesaat sebelum militer menggulingkan pemerintahannya.
Yingluck kemudian melarikan diri dari Thailand pada Agustus, beberapa pekan sebelum Mahkamah Agung memutuskan dia bersalah karena kelalaian dalam kesalahan mengelola skema pembelian beras dan memvonisnya lima tahun penjara. Dia tinggal di Inggris dan belum berbicara di depan umum sejak dia meninggalkan Thailand.
Beberapa anggota Puea Thai mengatakan Thaksin tidak membahas politik saat bertemu dengan anggota parlemen di Hong Kong. "Kami tidak membicarakan politik karena kami tahu lebih baik dari Thaksin apa yang terjadi. Dia sudah keluar negeri begitu lama," kata Wattana Muagnsook yang merupakan mantan menteri perdagangan. Dia mengatakan bertemu Thaksin untuk makan.
Sekjen Puea Thai Phumtham Wechayachai mengatakan partai tersebut belum mengadakan pertemuan karena larangan pertemuan politik oleh junta masih berlangsung. Para anggota parlemen tersebut mungkin akan mengurangi pertemuan mereka dengan Thaksin karena takut akan tindakan hukum.
Peraturan tentang partai politik yang mulai diberlakukan pada Oktober itu melarang orang-orang yang bukan anggota partai untuk mengendalikan atau mengarahkan sebuah partai. Thaksin memimpin partai Thai Rak Thai (Thailand Cinta Rakyat Thailand) sebelum pengadilan membubarkannya pada 2007.
Ikuti Whatsapp Channel Republika