REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Dana layanan publik di Jalur Gaza akan dipotong sekitar 50 persen karena kekurangan dana. Kepala Union of Gaza Municipalities, Nizar Hijazi mengatakan langkah pemotongan ini bertujuan agar layanan publik di Jalur Gaza tidak berhenti total.

Hijazi menghubungkan langkah tersebut dengan kekurangan dana dan kekurangan aliran listrik kronis di Gaza. Hal tersebut telah menyebabkan kesulitan ekonomi dan kehidupan di wilayah pesisir yang terkepung itu.

Menurut Hijazi, pemerintah kota Gaza juga terpaksa menutup pantai umum Gaza karena telah merencanakan untuk memompa limbah yang tidak diolah langsung ke laut. "Kami tidak punya pilihan. Kami tidak memiliki cukup bahan bakar untuk mengoperasikan pabrik pengolahan limbah," kata dia, Rabu (21/2).

Perempuan Palestina membawa barang di tengah reruntuhan gedung di Jalur Gaza.

"Kelangkaan bahan bakar juga akan berdampak negatif pada pengiriman air ke rumah-rumah penduduk. Bencana lingkungan dapat mempengaruhi kehidupan semua orang di Gaza," tambah dia, dikutip kantor berita Anadolu.

Hijazi meminta badan bantuan lokal dan internasional ikut memikul tanggung jawab mereka. Ia juga menyerukan badan-badan itu segera campur tangan guna mencegah pemotongan lebih lanjut dari dana layanan publik.

Jalur Gaza terus menderita di bawah blokade Israel dan Mesir selama satu dekade ini. Blokade telah secara efektif menghancurkan perekonomian wilayah dan merampas hak komoditas dasar dari dua juta penduduk Gaza.

Ikuti Whatsapp Channel Republika