REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dijadwalkan mengunjungi Lebanon pada 25-26 Februari mendatang. Agenda utama kunjungan ini adalah menengok pasukan Indonesia yang tergabung dalam misi perdamaian PBB di sana.
Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri Indonesia Grata Endah Werdaningtyas mengungkapkan kunjungan Menlu Retno ke Lebanon telah direncanakan sejak 2017. Namun baru tahun ini bisa terealisasi.
Menurut Grata, kunjungan Menlu Retno ke Lebanon merupakan bentuk apresiasinya terhadap pasukan Indonesia yang tergabung dalam United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). "Nanti ada serangkaian diskusi dan dialog dengan para personel kita di sana. Intinya, menurut saya, Ibu Menlu ingin mengetahui lebih jauh tantangan dan hambatan yang dihadapi pasukan kita," katanya saat menggelar pertemuan pers di gedung Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Kamis (22/2).
Grata berpendapat kunjungan Menlu Retno ke UNIFIL memiliki nilai tersendiri bagi Indonesia. Pertama, kunjungan ini menunjukkan komitmen dan dukungan Indonesia terhadap upaya perdamaian di Lebanon. Hal ini diwujudkan dengan mengirim pasukan perdamaian yang bekerja di bawah naungan PBB. "Sebagai informasi, saat ini kita menjadi 10 negara terbesar penyumbang pasukan perdamaian terbesar untuk PBB," ujar Grata.
Selain itu, kunjungan ini akan memiliki dampak positif bagi Indonesia berkaitan dengan pencalonannya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB peridode 2019-2020. Greta cukup yakin Indonesia akan terpilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB. "Rasa percaya ini kita dilihat dari rekam jejak kita yang memiliki kompetensi cukup baik untuk menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Kalau berhasil, ini akan menjadi keanggotaan kita yang keempat. Jadi kita sudah punya rekam jejak di tiga periode sebelumnya," tutur Greta.
Kendati cukup yakin, tetapi menurut Greta, Indonesia tetap perlu menggalang dukungan guna memastikan langkahnya terpilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB. Pemilihan anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020 akan diputusakan pada Juni mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika