REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Rusia menolak resolusi gencatan senjata yang digaungkan dalam sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Rusia menilai, resolusi yang diajukan oleh Swedia dan Kuwait itu sangat tidak realistis.
Seperti diwartakan Guardian, Jumat (23/2) resolusi mengusulkan 30 hari gencatan senjata di Ghouta Timur. Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia meminta organisasi dunia itu untuk bertidak berdasarkan kelayakan dan bukan melihat keputusan populis.
"Semua orang di dunia global bertindak terkordinasi, mereka menyebarkan rumor serupa dalam beberapa hari ini yang sama sekali tidak membantu pemahaman akan situasi ini," kata Vassily Nebenzia.
Baca juga, Suriah Kirim Pasukan Besar ke Ghouta Timur.
Penolakan resolusi gencatan senjata itu juga disertai dengan laporan dan cuplikan video yang disebut-sebut telah memakan korban sipil dalam jumlah besar. Merujuk pada video itu, Nebenzia mengatakan jika hal tersebut merupakan laporan palsu.
Dalam veto tersebut, Rusia juga memaparkan sejumlah usulan amandemen yang dinilai memberikan banyak celah dalam gencatan tersebut.
Meski demikian, celah itu diperkirakan akan dimanfaatkan untuk mengincar kelompok pemerontak. Dalam kesempatan itu Rusia kembali menegaskan, dukungannya kepada Presiden Suriah Bashar al Assad.
Tak hanya menetapkan 30 hari gencatan senjata, resolusi tersebut juga meminta bantuan kemanusiaan dan evakuasi medis segera dilakukan dalam waktu 48 jam setelah disepakati.
Draft resolusi tersebut mengatakan, sekitar 5,6 juga warga pada 1244 daerah yang terletak di seantero Suriah membutuhkan bantuan darurat.
Gencatan senjata tersebut tidak berlaku bagi kelompok ISIS, Alqaidah dan Al-Nusra. Resolusi juga meminta semua pihak bertikai untuk tidak mendirikan basis militer di fasilitas sipil termasuk sekolah dan rumah sakit.
Pengepungan yagn dilakukan di Ghouta Timur juga harus dibuka secepatnya. Amerika Serikat, Inggris dan Prancis kemdudian meminta resolusi gencatan senjata tersebut untuk segera disetujui tanpa penundaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika