REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintah Amerika Serikat (AS), pada Jumat (23/2), mengumumkan akan memindahkan kedutaan besarnya di Israel ke Yerusalem pada Mei mendatang. Hal ini tak ayal memicu kemarahan warga dan pemerintah Palestina.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Heather Nauert mengungkapkan pemindahan dan pembukaan kedubes AS di Yerusalem akan dilakukan bertepatan dengan hari perayaan 70 tahun berdirinya negara Israel. "Kami sangat antusias untuk mengambil langkah bersejarah ini dan melihat ke depan dengan antisipasi untuk pembukaan pada Mei," katanya.
Pembukaan kedubes AS di Yerusalem dilakukan lebih cepat dibandingkan yang sebelumnya diumumkan Wakil Presiden AS Mike Pence awal tahun ini. Pence mengatakan pembukaan kedubes AS di Yerusalem akan dilakukan pada akhir 2019.
Dalam sebuah pidato pada Jumat, Presiden AS Donald Trump mengungkapkan, keputusannya mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember 2017 mendapat tekanan besar. Kendati demikian Trump menyatakan hal itu sama sekali tak menyurutkan tekadnya.
"Saya mengatakan bahwa saya dapat melakukannya. Saya dipukul oleh banyak lebih banyak negara dan lebih banyak tekanan, serta lebih banyak orang menelepon yang meminta saya agar jangan melakukan hal itu," kata Trump dalam pidatonya.
Namun ia menegaskan tekadnya telah bulat dan tak bisa diganggu gugat. "Saya bilang kita harus melakukannya. Ini hal yang benar untuk dilakukan. Kita harus melakukannya, dan saya melakukannya," ujarnya.
Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyambut hangat pengumuman pemindahan kedubes AS ke Yerusalem pada Mei mendatang. "Pengumuman ini adalah hari besar bagi rakyat Israel," ujarnya.
Netanyahu dinilai merasa gembira dengan pengumuman pemindahan kedubes AS ke Yerusalem. Sebab hal ini akan semakin mengukuhkan klaim negaranya atas kota suci umat Islam, Yahudi, dan Kristen tersebut.
Berbeda dengan Israel, rakyat dan pemerintah Palestina menyambut pengumuman pemindahan kedubes AS ke Yerusalem dengan kemarahan. Pada Jumat bentrokan pecah di Jalur Gaza dan Tepi Barat, tak lama setelah AS mengumumkan informasi pemindahan kedubesnya. Mereka menuntut dan mengecam pemerintah AS.
Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina Saeb Erekat turut menanggapi pengumuman pemerintah AS. "Langkah AS ini telah menunjukkan tekad melanaggar hukum internasional, menghancurkan solusi dua negara, dan memprovokasi perasaan rakyat Palestina serta semua orang Arab," ujarnya.
Erekat, yang juga menjabat posisi juru runding Otoritas Palestina, mengatakan, dengan pengumuman tersebut Trump dan AS betul-betul tersisih dari perundingan damai antara negaranya dengan Israel. "Sebaliknya, sekarang dunia melihat bahwa mereka adalah bagian dari masalah," katanya menegaskan.
Juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudainah, turut mengecam keputusan AS. "Ini adalah langkah yang tidak dapat diterima. Setiap langkah sepihak tidak akan memberikan legitimasi kepada siapapun dan akan menjadi hambatan bagi upaya menciptakan perdamaian di kawasan ini," ujarnya.
Abu Rudainah menilai, satu-satunya jalan untuk menciptakan perdamaian di kawasan tersebut adalah dengan menerapkan konsep yang telah diumumkan Abbas di Dewan Keamanan PBB pada Selasa (20/2). "Bahwa sebuah konferensi internasional harus digelar untuk memulai proses perdamaian, termasuk mekanisme multilateral untuk mengawalinya," katanya menerangkan.
Abbas memang telah menolak peran AS sebagai mediator dalam penyelesaian konflik Palestina dan Israel. Menurut Abbas, AS tidak lagi menjadi mediator yang dapat diandalkan karena terbukti bisa dan membela kepentingan Israel.
Sebagai gantinya, Abbas menyarankan penyelesaiakan konflik Palestina dan Israel diselesaikan melalui mekanisme multilateral, yakni dengan melibatkan PBB, Uni Eropa, dan Rusia, termasuk AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
