REPUBLIKA.CO.ID,
KUALA LUMPUR -- Perdana Menteri Malaysia Najib Razak memimpin pemilihan umum yang menantang dalam beberapa bulan ke depan dengan kebijakan andalannya, kenaikan upah. Upah di sektor swasta meningkat 6,3 persen pada kuartal keempat dibandingkan dari tahun sebelumnya.
Kenaikan itu terjadi setelah adanya kenaikan pula sebanyak 7,5 persen dalam tiga bulan sebelumnya, menurut data dari bank sentral seperti dilansir di Bloomberg, Selasa (27/2). "Pertumbuhan upah bisa tetap relatif kuat di kuartal mendatang karena ekonomi yang kuat," kata Chia Shuhui, analis senior di BMI Research di Singapura.
Pekerja di industri manufaktur mendapatkan beberapa kenaikan terbesar dengan upah meningkat lebih dari 9 persen setiap bulan sejak April. Perdana Menteri juga memberikan bonus kepada pegawai negeri sipil dan pensiunan dalam anggaran terakhir.
"Lebih banyak uang di kantong konsumen akan berakhir menjadi lebih baik bagi pemerintah yang sedang menjabat," kata Ibrahim Suffian, analis di Pusat Penelitian Opini Merdeka di Kuala Lumpur. "Ini tentu akan membantu mereka mempertahankan pemilih yang ada di pihak mereka."
Pemulihan ekonomi Malaysia memperkuat posisi Najib saat ia berusaha mempertahankan kekuasaannya dalam pemilihan umum yang diadakan pada bulan Agustus mendatang. Tingkat pengangguran mencapai 3,3 persen pada Desember, yang terendah sejak 2015. Produk domestik bruto meningkat 5,9 persen pada 2017, laju tercepat dalam tiga tahun.
Gaji di bidang jasa dan manufaktur diperkirakan akan meningkat pada tingkat menengah di kuartal mendatang, dengan pekerja terampil mendapatkan kenaikan gaji yang lebih besar karena kekurangan profesional di beberapa industri, kata Julia Goh, ekonom di United Overseas Bank Ltd di Kuala Lumpur.
Spekulasi tentang waktu pemilu telah mengalami overdrive dalam beberapa pekan terakhir, dengan polisi mengatakan bahwa perjalanan ke luar negeri untuk semua personilnya telah dibekukan sampai Mei dalam persiapan pemilihan, surat kabar Star melaporkan pekan lalu.
"Ini mengantar sentimen gembira yang biasanya menguntungkan pihak petahana," kata Oh Ei Sun, penasihat utama Pacific Research Center di Malaysia di Kuala Lumpur.
"Tapi pertanyaannya tetap bagaimana efeknya terhadap pemilih perkotaan yang memiliki pandangan lebih kritis terhadap pemerintah."
Ikuti Whatsapp Channel Republika