REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Senin (26/2) mendorong staf agar melaporkan pelecehan seksual di tempat kerja, terutama dengan mendorong pengoperasian hotline baru dan mendukung korban serta saksi, kata Juru Bicara PBB Stephane Dujarric.
"Saluran bantuan selama 24 jam "Speak up" direncanakan beroperasi pada Selasa dan akan menjadi satu sumber bagi personel Sekretariat PBB untuk berbicara secara rahasia dengan orang yang tidak memihak serta terlatih yang bisa memberi keterangan mengenai perlindungan, dukungan dan mekanisme pelaporan," kata juru bicara tersebut.
"Tujuannya ialah menyediakan keperluan akan personel, dan memberdayakan mereka dalam membuat keputusan dengan sepengetahuan mereka mengenai tindakan, jika mereka harus memilih itu," kata Dujarric.
Di dalam pesan tersebut, Sekretaris Jenderal PBB kembali menyampaikan komitmennya bagi nol-toleransi bagi pelaku pelecehan seksual. Antonio Guterres juga menggarisbawahi pelecehan dalam bentuk apa pun adalah tidak etis bagi prinsip yang menjadi tempat berpijak kita sebagai organisasi.
"Sebagai anggota lembaga yang berlandaskan standar," kata Guterres, "kita semua harus berkomitmen untuk membina lingkungan yang melibatkan semua pihak dan di dalamnya setiap orang dihargai dan dihormati. Tempat kerja sipil yang aman dan harmonis adalah kunci dalam pelaksanaan mandat kita buat orang yang kita layani."
Untuk meningkatkan dan memusatkan kemampuan reaksi sekretariat, penyelidik internal akan segera memikul tanggung jawab bagi penyelidikan semua keluhan mengenai pelecehan seksual dan bagi pelaksanaan prosedur yang dirampingkan dan cepat untuk menerima, memproses serta menangani keluhan.
"Satu tim khusus yang memusatkan perhatian pada penyelidikan mengenai pelecehan seksual akan diciptakan, dan penyelidik tambahan akan direkrut," kata Dujarric. "Perhatian khusus akan diberikan pada peningkatan jumlah perempuan penyelidik."
Anggota Sekretariat PBB serta sebagian petugas pemelihara perdamaian telah dituduh melakukan pelecehan dan eksploitasi seksual bahkan sebelum kegiatan #MeToo pada penduduk umum diluncurkan dan kebijakan nol-toleransi dilaksanakan di organisasi dunia itu untuk mendorong disebutkannya para pelaku.
Namun, juga telah tersiar tuduhan mengenai kurangnya penyelidikan atau penghukuman pada sebagian kasus, yang organisasi tersebut harap bisa diatasi melalui program "Speak up".
Ikuti Whatsapp Channel Republika
