REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Komisioner Tinggi HAM PBB Zeid Ra'ad al-Hussein mengaku geram dengan tindakan anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Dia menilai anggota tetap DK PBB kerap menjatuhkan veto yang berujung pada pembantaian nyawa manusia dalam beberapa waktu terakhir.
Hal itu disampaikan Zeid dalam pidatonya di hadapan dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss. Pidato tersebut sekaligus menandakan segera berakhirnya empat tahun masa jabatan pangeran asal Yordania itu sebagai komisioner HAM PBB. Kekesalan Zeid juga disampaikan tanpa ragu dan berbasa-basi.
Menurut Zeid, DK PBB gagal dalam mengintervensi sejumlah permasalahan yang terjadi di dunia. Dia mengatakan, lembaga tersebut secara langsung bertanggung jawab atas terus berlangsungnya penderitaan warga dunia.
"Pembunuh merupakan orang yang bertanggung jawab atas tindakan kriminal, namun tanggung jawab dari keberlanjutan rasa sakit yang begitu banyak terletak pada lima anggota tetap DK PBB," tegas Zeid Ra'ad al-Hussein seperti dikutip Aljazirah, Selasa (27/2).
Zeid mengatakan, veto biasa digunakan kelima anggota tetap DK PBB untuk memblokade resolusi bersama yang telah disepakati dunia internasional. Padahal, dia mengatakan, resolusi tersebut sangat dibutuhkan untuk mengurangi penderitaan ekstrem warga tak bersalah. "Hal inilah yang harus dijawab oleh semua anggota tetap di hadapan seluruh korban," ujarnya.
Singgungan yang dilontarkan Zeid menitikberatkan pada anggota tetap seperti Amerika Serikat (AS) Cina dan Rusia. Dia menegaskan, negara-negara tersebut kerap menyalahkan hak veto mereka atas sebuah konflik.
Hal tersebut berbeda dengan sikap yang ditunjukan Prancis dan Inggris. Zeid menilai, kedua negara tersebut telah memperlihatkan kepemimpinan dalam memperjuangkan kode etik penggunaan veto yang didukung oleh 115 negara.
Menurut Zeid, sudah waktunya bagi AS, Cina, dan Rusia untuk menunjukkan tindakan yang penuh cinta dan belas kasih. Dia mengatakan, sudah waktunya bagi ketiga anggota tetap itu untuk bersikap layaknya Prancis dan Inggris dan tidak menggunakan veto yang berujung pada kehancuran dunia.
Sementara, veto anggota tetap DK PBB pernah dijatuhkan atas resolusi terkait konflik Rohingya di Myanmar. Cina dan Rusia saat itu menolak resolusi untuk mengecam tuduhan pembersihan etnis yang dilontarkan badan HAM PBB.
Tuduhan pembersihan etnis dilakukan menyusul ditemukannya sejumlah pelanggaran HAM yang dilakukan militer Myanmar terhadap warga Rohingya. Berdasarkan kesaksian sejumlah korban, militer Myanmar terbukti melakukan pemerkosaan hingga pembunuhan massal terhadap etnis minoritas tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika