Rabu 28 Feb 2018 00:03 WIB

Prancis Khawatir Program Nuklir Iran

Prancis menganggap program rudal balistik Iran menjadi ancaman bagi negara tetangga.

Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Ani Nursalikah
Menteri Pertahanan Prancis Jean-Yves Le Drian
Foto: Reuters/Charles Platiau
Menteri Pertahanan Prancis Jean-Yves Le Drian

REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengaku khawatir dengan program nuklir Iran. Dia mengatakan, keberadaan senjata tersebut berjalan berlawanan dengan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Hal tersebut diungkapkan Le Drian dalam sebuah konferensi pers setelah mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Dia mengatakan, program rudal balistik Iran yang telah menjadi ancaman bagi negara-negara tetangganya.

Wakil Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi mengatakan, negaranya akan keluar dari kesepakatan nuklir yang dicapai pada 2015. Hal itu akan dilakukan jika kesepakatan tersebut tidak membawa dampak positif bagi perekonomian, ditambah kegagalan perbankan untuk mencapai kesepakatan bisnis dengan Iran.

Bubarnya perjanjian nuklir 2015 akan membuat Iran terlibat sanksi ekonomi yang diberlakukan Amerika. Pemerintahan Presiden Hassan Rouhani mengatakan, jika kebijakan tersebut tetap dilanjutkan jika perbankan gagal bekerja sama, maka tidak ada gunanya Tehran tetap berkomitmen pada kesepakatan tersebut.

"Kesepakatan tidak akan terjadi dengan cara seperti itu jika bahkan jika ultimatum diloloskan dan sanksi diperpanjang," kata Abbas Araqchi.

Dalam pertemuan itu, Jean-Yves Le Drian juga membahas pentingnya tindakan spesifik dari Rusia dalam gencatan senjata sehingga bantuan dapat dikirim ke Ghouta Timur, Suriah. Dia menginginkan pembahasan rinci tentang bagaimana resolusi PBB untuk Suriah dapat sepenuhnya dilaksanakan dan memungkinkan untuk dilakukan mevakuasi dari wilayah tersebut.

Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan gencatan senjata dari pukul 09.00 hingga 14.00 waktu setempat (14.00 sampai 19.00 WIB). Putin juga meminta pembentukan koridor kemanusiaan untuk memberi kesempatan warga sipil meninggalkan daerah tersebut

sumber : Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement