REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Arab Saudi mengganti kepala staf militer dan pejabat pertahanan lainnya pada Selasa (27/2). Pergantian ini tampaknya bertujuan untuk meningkatkan kinerja Kementerian Pertahanan karena tidak adanya kemajuan terkait perang di Yaman.
Kerajaan juga mengumumkan Wakil Menteri Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial perempuan baru yakni Tamadhir binti Yosif al-Rammah. Penunjukan seorang wanita dalam jabatan menteri ini hadir saat kerajaan bersiap untuk mengizinkan wanita mengemudi tahun ini dan mendorong lebih banyak wanita di tempat kerja di Saudi.
Raja Salman juga menunjuk Pangeran Turki bin Talal Al Saud sebagai wakil gubernur wilayah Asir. Saudara laki-laki pangeran itu adalah miliarder Pangeran Alwaleed bin Talal, yang baru-baru ini ditahan selama berbulan-bulan di Ritz-Carlton di Riyadh sebagai bagian dari kampanye anti-korupsi yang dilakukan kerajaan.
Arab Saudi membuat pengumuman tersebut dalam sebuah keputusan kerajaan yang disiarkan oleh Badan Pers Saudi yang dikelola negara. Seperti biasa, pengumuman yang berkaitan dengan kerajaan selalu tidak memberikan penjelasan yang detail.
Dalam laporannya, media negara Arab saudi menyebutkan Raja Salman menyetujui dokumen pengembangan Kementerian Pertahanan, termasuk visi dan strategi pengembangan program kementerian, pola operasional yang menargetkan perkembangannya, struktur organisasi, tata kelola dan sumber daya manusia.
"Restrukturisasi itu merupakan bagian dari upaya multiyears," tulis penasihat senior Kedutaan Besar Saudi di Washington, Pangeran Faisal bin Farhan di twitter.
Dalam pengumuman perombakan kabinet ini, hal yang menarik perhatian adalah pemecatan kepala staf militer Jenderal Abdulrahman bin Saleh al-Bunyan. Pengumuman lain mengatakan jenderal tersebut akan menjadi konsultan istana kerajaan. Al-Bunyan digantikan oleh Jenderal Fayyadh bin Hamid al-Rwaili, yang pernah menjadi komandan Angkatan Udara Kerajaan Saudi, di antara pasukan militer utama negara tersebut.
Juga ditunjuk sebagai asisten menteri pertahanan adalah Khaled bin Hussain al-Biyari, CEO penyedia layanan telepon seluler dan internet publik Saudi Telecom Co.
Keputusan tersebut diambil saat koalisi pimpinan-Saudi, yang sebagian besar didukung oleh Uni Emirat Arab, tetap terperosok dalam kebuntuan di Yaman, negara termiskin di dunia Arab. Lebih dari 10 ribu orang tewas dalam perang di mana pasukan pimpinan Saudi mendukung pemerintah Yaman yang diakui secara internasional melawan pemberontak Houthi dan sekutu mereka yang mengendalikan ibukota Yaman dan sebagian besar wilayah utara negara tersebut.
Kerajaan menghadapi kritik internasional yang luas atas serangan udara yang menewaskan warga sipil dan menyerang pasar, rumah sakit dan target sipil lainnya. Kelompok bantuan juga menyalahkan blokade yang dipimpin oleh Arab Saudi karena mendorong negara tersebut ke ambang kelaparan.
Putra Mahkota Mohammed bin Salman, pewaris takhta Raja Salman, adalah menteri pertahanan Saudi dan perancang perang Yaman. Putra mahkota telah meningkatkan reputasinya di luar negeri dengan janji reformasi yang ramah bagi pelaku bisnis. Namun perannya di Yaman menghantui orang-orang yang tertarik dengan tawaran reformasi tersebut.
Seorang analis RAND Corp yang berbasis di Washington, Becca Wasser mengatakan, perombakan di pasukan pertahanan Saudi seharusnya tidak dilihat hanya sebagai reaksi terhadap perang Yaman. RAND Corp mengkhususkan diri pada keamanan Teluk yang telah melakukan perjalanan ke Arab Saudi di masa lalu.
"Perang di Yaman berfungsi untuk mendorong reformasi ini ke depan, tapi bukan poros penggerak," kata Wasser.
Secara umum, Wasser mengatakan perombakan semacam itu akan mencakup peningkatan pelatihan dan perekrutan pasukan, mengalokasikan sumber daya yang lebih baik dan mengubah kepemimpinan militer menjadi satu orang yang bersedia mendengar gagasan baru dan membuat perubahan.
Seperti pembersihan anti-korupsi, Wasser mengatakan bahwa perombakan militer juga sesuai dengan konsolidasi kekuasaan oleh Putra Mahkota Mohammed Bin Salman.
"Reformasi adalah hal yang sulit dilakukan. Untuk menciptakan perubahan struktur birokrasi yang lebih besar seperti militer sulit dilakukan. Untuk menciptakan perubahan di Arab Saudi sangat sulit. Tidak akan mudah dan perubahan tidak akan terjadi besok. Ini jauh lebih merupakan usaha jangka panjang," katanya.
Sementara ituseorang peneliti di James A. Baker III Institute for Public Policy di Rice University, Kristian Coates Ulrichsen mengatakan, perombakan kabinet juga terlihat sebagai upaya untuk menciptakan keseimbangan dari penunjukan orang lain di keluarga kerajaan Al Saud.
"Tampaknya goyangan Saudi lebih tentang bergerak maju dengan usaha Mohammed bin Salman untuk menciptakan generasi kepemimpinan baru selaras dengan visinya untuk mengubah struktur pembuatan keputusan Saudi," ujar Ulrichsen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika