REPUBLIKA.CO.ID, GAZA--- Otoritas Palestina di Jalur Gaza melakukan pemogokan kerja. Ini menyebabkan melumpuhnya semua kementerian, kantor pemerintah, sekolah dan rumah sakit. Serikat Pekerja Palestina di Gaza mengorganisasi pemogokan yang bertujuan untuk mengirim sebuah pesan kepada pemerintah di Ramallah yang dipimpin oleh Rami Hamdallah.
Dilansir Middle East Monitor, Selasa (27/2), menurut Syndicate, PA Hamdallah telah mengabaikan hak-hak karyawan yang direkrut setelah Juni 2007.
Oktober lalu, Mesir menengahi kesepakatan rekonsiliasi antara Hamas, yang telah menjalankan Gaza, dan Fatah, yang telah menjalankan pemerintahan Otoritas Palestina di Tepi Barat. Ketentuan kesepakatan tersebut menetapkan bahwa PA yang berbasis di Ramallah harus membayar gaji pegawai Gaza dan Hamas harus menyerahkan kendali kantor pemerintah di Gaza, termasuk akses terhadap pendapatan pajak.
Hamas menyerahkan jabatan tersebut ke PA tanpa penundaan, namun otoritas tersebut menolak untuk mengakui karyawan Gaza dan tidak membayar gaji mereka. Selanjutnya, PA di Ramallah telah menolak untuk mengangkat tindakan hukuman yang dikenakan pada orang-orang Palestina di Gaza. Sebagai tanggapan, Hamas menahan sebagian dari pendapatan pajak dan biaya untuk layanan pemerintah di wilayah tersebut dan melakukan pembayaran kecil kepada karyawan.
"Karyawan yang tidak menerima gaji mereka memiliki hak untuk melakukan demonstrasi. Semua janji yang dibuat oleh Fatah dalam kesepakatan Kairo dan janji yang dibuat oleh pemerintah PA belum terpenuhi,"ujarkoordinator Komite Populer untuk Mendukung Pegawai Gaza, Ihab Al-Nahhal.
Dia mencatat bahwa janji tentang gaji karyawan seharusnya sudah dipenuhi pada awal Februari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
