Rabu 28 Feb 2018 09:09 WIB

Ghouta Terus Bergejolak, Bantuan PBB Terjebak di Damaskus

Sebanyak 393 ribu warga terperangkap di sebuah lokasi dekat Damaskus.

Rep: Zahrotul Oktaviani/ Red: Dwi Murdaningsih
Dua orang anak memperoleh penanganan medis setelah terpapar gas beracun di Desa Shifunieh, Ghouta Timur, Suriah, Ahad (25/2).
Foto: Mohammed Badra/EPA-EFE
Dua orang anak memperoleh penanganan medis setelah terpapar gas beracun di Desa Shifunieh, Ghouta Timur, Suriah, Ahad (25/2).

REPUBLIKA.CO.ID,  GHOUTA -- Perang hingga saat ini terus terjadi di daerah Ghouta Timur, Suriah. Hal ini berlangsung setelah 'jeda' setiap lima jam sekali yang diminta oleh sekutu pemerintah Rusia.

Aktivis mengatakan ada serangan udara dan artileri pemerintah. Sementara Rusia mengatakan pemberontak telah menembaki sebuah koridor manusia yang dibuat untuk membiarkan warga pergi.

Akibat dari perang yang terus berlanjut ini, bantuan dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) ataupun evakuasi medis tidak bisa diberikan. Sebanyak 393 ribu warga terperangkap di sebuah lokasi dekat Damaskus, daerah yang telah dikepung oleh pemerintah sejak 2013.

Petugas medis mengatakan lebih dari 500 orang terbunuh sejak pemerintah mengintensifkan pengebomannya sembilan hari lalu. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk merebut kembali wilayah tersebut.

Sedikitnya enam warga sipil tewas pada Selasa (27/2). Observer untuk Hak Asasi Manusia (SOHR) yang berada di Inggris mengatakan dua diantaranya meninggal saat jeda lima jam berlangsung.

Menteri Pertahanan Rusia mengatakan pemberontak yang berada di Ghouta Timur melakukan serangan selama jeda berlangsung. Termasuk diantaranya menyerang posisi pemerintah di dua pemukiman.

Saat usaha gencatan senjata ini gagal, Prancis dan Inggris mendesak Rusia untuk menggunakan pengaruhnya terhadal Presiden Suriah Bashar al-Assad untuk menjamin gencatan senjata 30 hari yang mencakup seluruh negara. Hal ini sesuai dengan apa yang diminta oleh Dewan Keamanan PBB Sabtu lalu.

"Rusia adalah satu-satunya pihak yang bisa membuat pemerintah menerapkan resolusi tersebut," ujar Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian dilansir dari BBC, Rabu (28/2). Duta besar Inggris untuk Eropa dan Amerika Alan Duncan juga menyatakan hal serupa kepada Duta Besar Rusia di London.

Pertarungan ini dilaporkan oleh pemantau termasuk PBB terjadi setelah jeda yang diminta oleh Rusia yang dimulai pukul 09:00 waktu setempat (07:00 GMT) pada Selasa (27/2). Situasi tersebut menyebabkan bantuan kemanusiaan tidak bisa masuk dan evakuasi medis juga tidak bisa keluar.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan mereka memiliki daftar lebih dari 1.000 orang kritis dan terluka parah sehingga membutuhkan evakuasi segera.

Situasi di Ghouta Timur sendiri relatif tenang pada Selasa. Namun seorang pria tewas akibat tembakan yang terjadi di kota Douma akibat tembakan pemberontak sebelum gencatan dimulai.

Kelompok observasi juga melaporkan adanya sejumlah pelanggaran dalam lima jam berikutnya, termasuk serangan udara oleh pesawat pemerintah dan helikopter. Tembakan artileri di kota Jisrin menewaskan dua orang termasuk salah satunya anak kecil. Seorang anak kecil lainnya dilaporkan terbunuh di Misraba setelah gencatan lima jam berakhir.

Kantor berita bagian Suriah, Sana, melaporkan teroris telah menembaki rute koridor kemanusiaan yang mengarah ke pos pemeriksaan al-Wafideen yang dikendalikan pemerintah yang berada di timur laut Douma. Media Rusia juga mengatakan tidak ada satupun warga sipil yang meninggalkan daerah terkepung tersebut.

Jeda lima jam yang diberikan oleh Rusia dan pasukan pemerintah Suriah seharusnya berlaku pukul 09:00 hingga 14:00 waktu setempat. Jeda ini diberikan setiap harinya mulai Selasa (27/2) kemarin dengan tujuan menyelamatkan warga sipil yang tidak bersalah.

Satu koridor kemanusiaan menuju al-Wafideen telah disiapkan dengan bantuan Bulan Sabig Merah Arab Suriah untuk membantu warga sipil pergi dan mendapat evakuasi. "Apakah jeda harian ini akan diperpanjang atau tidak bergantung pada bagaimana kelompok teroris berperilaku," ujar juru bicara Kremlin Dmitry Peskov.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement