REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Korea Utara (Korut) mengirim barang-barang yang digunakan dalam program rudal balistik dan senjata kimia ke Suriah bersama dengan teknisi rudal yang melanggar sanksi PBB.
Panel ahli yang memantau sanksi terhadap Korut mengatakan penyelidikannya terhadap pelepasan rudal balistik Pyongyang yang dilarang, senjata konvensional dan barang penggunaan ganda menemukan lebih dari 40 pengiriman yang sebelumnya tidak dilaporkan ke Suriah antara 2012 dan 2017.
Sebuah negara anggota PBB juga melaporkan bukti penerimaan Myanmar atas sejumlah senjata konvensional dari Korut termasuk beberapa peluncur roket dan rudal darat-ke-udara disamping sistem rudal balistik.
Associated Press melaporkan pada 2 Februari lalu Korut telah mencela sanksi PBB terhadap minyak dan gas bumi, melakukan kerja sama rudal balistik dengan Suriah dan Myanmar, dan mengekspor komoditas secara ilegal yang menghasilkan hampir 200 juta dolar AS hanya dalam waktu sembilan bulan pada tahun lalu.
AP memperoleh rincian lebih dari 200 halaman terkait laporan tersebut pada Selasa malam (27/2) termasuk temuan panel terkait dengan senjata kimia di Suriah. AS dan negara-negara Barat lainnya telah menuduh Suriah menggunakan senjata kimia terhadap daerah-daerah yang dikuasai pemberontak termasuk baru-baru ini di pinggiran Damaskus, Ghouta timur. Namun tuduhan tersebut ditolak oleh Presiden Bashar Assad.
Laporan ke Dewan Keamanan PBB tersebut yang oleh para diplomat diharapkan diumumkan pada pertengahan Maret, merinci bukti baru yang substansial tentang hubungan Korut dengan Suriah, yang dimulai pada 2008. Menurut sebuah negara anggota PBB yang tidak teridentifikasi, North Ryonhap-2 Corporation terlibat dalam program rudal balistik Suriah, yang bernama Maneuverable re-entry vehicle (MARV) Scud D (MD).
Baru-baru ini, ia mengatakan kunjungan pada Agustus 2016 oleh delegasi teknis dari Korut melibatkan transfer ke Suriah dari katup dan termometer khusus yang dikenal untuk digunakan dalam program senjata kimia.
Informasi tersebut berasal dari negara anggota lain yang juga melaporkan teknisi Korut terus beroperasi di fasilitas senjata kimia dan rudal di Barzeh, Adra dan Hama. "Tidak ada perusahaan teknis DPRK (Korut) di Suriah dan satu-satunya kehadiran beberapa individu Korut terbatas di bidang olahraga berdasarkan kontrak individu untuk pelatihan atletik dan senam," tulis laporan tersebut mengutip jawaban Suriah atas temuan ini.
Para ahli menambahkan mereka belum menerima jawaban atas dokumen yang mendukung klaim ini dan daftar semua orang Korut yang telah melakukan perjalanan ke Suriah. Panel tersebut mengatakan juga memeriksa pengiriman yang dilakukan oleh negara-negara anggota yang dikirim oleh perusahaan Cina Cheng Tong Trading Co Ltd ke perusahaan-perusahaan yang berbasis di Damaskus pada 2016 dan 2017.
Para ahli mengatakan 13 kontainer pengiriman diisi dengan ubin tahan asam yang akan mencakup 5.000 meter persegi, cukup untuk proyek industri skala besar. Analisis satu negara menyimpulkan ubin akan digunakan untuk aktivitas yang dilakukan pada suhu tinggi. Sementara negara lain mengatakan material tersebut dapat digunakan untuk membangun batu bata dinding interior pabrik kimia.
Panel tersebut mengatakan penyelidikannya terhadap beberapa kasus pengiriman senjata dan kerjasama yang sebelumnya tidak dilaporkan dengan perusahaan yang mendapat sanksi PBB antara 2010 dan 2017 menunjukkan bukti lebih lanjut tentang embargo senjata dan pelanggaran lainnya, termasuk melalui pengiriman barang dengan utilitas dalam rudal balistik dan program senjata kimia.
Selama bertahun-tahun, panel tersebut mengatakan Corst Company Korut bertindak atas nama Komite Ekonomi Kedua, yang mendapat sanksi untuk mengirimkan barang ke Suriah dan digunakan dalam program yang dilarang.
Panel tersebut mengatakan menerima dokumen pada Juli 2017 yang menunjukkan Corst mengirim barang terlarang kepada seorang peneliti di Dewan Riset Ilmu Pengetahuan Ilmiah Suriah. Sedangkan untuk Myanmar, panel mengatakan sebuah negara anggota yang tidak disebutkan namanya melaporkan Direktorat Industri Pertahanan memelihara jaringan pengadaan global yang canggih dan mencari peralatan dari pemasok luar negeri untuk program rudal terkait dengan Korut.
Panel tersebut sebelumnya menyimpulkan perusahaan Myanmar So Min Htike Co Ltd, adalah penerima barang dalam upaya pengiriman barang-barang terkait nuklir pada 2012.
Ikuti Whatsapp Channel Republika