REPUBLIKA.CO.ID, PYONGYANG -- Korea Utara (Korut) membantah laporan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan Suriah mengenai senjata kimia. Korut menyebut pernyataan tersebut sebagai rekayasa Amerika Serikat untuk menekan negaranya.
Kantor berita KCNA mengutip seorang juru bicara di Kementerian Luar Negeri berpendapat bahwa Amerika Serikat membuat argumen tidak masuk akal dengan menyebut Korut membantu Suriah memproduksi senjata kimia.
"Seperti yang telah kami katakan dengan jelas beberapa kali, republik kami tidak mengembangkan, memproduksi dan menimbun senjata kimia dan menentang senjata kimia itu sendiri," kata juru bicara tersebut, melalui KCNA.
Duta Besar Perlucutan Senjata AS untuk Konferensi Perlucutan Senjata, Robert Wood,mengatakan pada Rabu bahwa telah ada sejarah hubungan antara kedua negara terkait dengan aktivitas rudal dan komponen senjata kimia.
Menurut sebuah laporan rahasia mengenai pelanggaran sanksi Korut, dua pengiriman Korut ke sebuah badan pemerintah Suriah yang bertanggung jawab atas program senjata kimia negara tersebut dicegat dalam enam bulan terakhir.
Korut telah mendapat sanksi PBB sejak 2006 karena rudal balistik dan program nuklirnya. Dewan Keamanan telah menaikkan langkah-langkah untuk menanggapi enam uji coba senjata nuklir dan beberapa rudal jarak jauh yang telah diluncurkan.
Badan pengawas senjata kimia dunia di Den Haag membuka sebuah penyelidikan pada Ahad untuk menentukan apakah amunisi larangan telah digunakandalampenyerangan wilayah Ghouta yang dikepung dan dikuasai pemberontak.
Suriah menandatangani perjanjian internasional dengan senjata kimia pada 2013, sebagai bagian dari kesepakatan yang ditengahi oleh Moskow untuk mencegah serangan udara AS sebagai pembalasan atas serangan gas syaraf yang menewaskan ratusan orang. Pada tahun-tahun berikutnya, tumpukan gas beracun yang dilarang oleh Suriah telah dihancurkan oleh pemantau internasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
