REPUBLIKA.CO.ID, GUATEMALA CITY -- Presiden Guatemala Jimmy Morales mengatakan Guatemala akan memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem dari Tel Aviv pada Mei. Ini disampaikan dua hari setelah kedutaan Amerika Serikat (AS) melakukan langkah yang sama.
"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden Trump yang telah memimpin jalan ini. Keputusannya yang berani telah mendorong kita untuk melakukan yang benar," ujar Morales dalam sebuah pidato di konferensi kebijakan tahunan Komite Publik Urusan Publik Amerika Israel.
Guatemala adalah salah satu negara yang mendukung keputusan Presiden AS Donald Trump pada Desember lalu yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Guatemala juga merupakan negara pertama selain Amerika Serikat yang menetapkan tanggal untuk memindahkan kedutaannya di Israel. Langkah Trump telah membalikkan dekade dari kebijakan AS, yang membuat dunia Arab dan sekutu-sekutu Barat marah.
Dilansir Reuters, 128 negara telah menentang Trump dengan mendukung resolusi tak mengikat Majelis Umum PBB yang menyerukan agar Amerika Serikat menarik kembali pengakuannya atas Yerusalem.Status Yerusalem adalah salah satu rintangan paling sulit untuk menciptakan kesepakatan damai antara Israel dan Palestina. Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibukota mereka.
Amerika Serikat merupakan sumber bantuan penting bagi Guatemala, dan Trump telah mengancam akan memotong bantuan keuangan ke negara-negara yang mendukung resolusi PBB. Sebelum 1980, Guatemala dan belasan negara lainnya memiliki sebuah kedutaan di Yerusalem.
Pada Juni 1980 Israel menciptakan sebuah undang-undang yang menyatakan bahwa Yerusalem ibukota yang tak terpisahkan dan abadi. Ini menghasilkan sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB yang meminta Guatemala dan beberapa negara lain untuk memindahkan kedutaan mereka ke Tel Aviv.
Morales mengatakan keputusannya untuk mengembalikan kedutaan Guatemala ke Yerusalem sangat membuktikan dukungan dan solidaritas Guatemala terhadap orang-orang Israel. Morales, mantan komedian televisi dengan basis penting dukungan Kristen konservatif di negara Amerika Tengah, terlibat perselisihan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa awal tahun ini ketika sebuah badan anti-korupsi yang didukung PBB di Guatemala mencoba untuk menghukumnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika