Selasa 06 Mar 2018 01:42 WIB

Mendagri Australia Temui Jokowi, Menlu: Bukan Soal Ba'asyir

Kedatangan Peter Dutton membawa undangan dari Perdana Menteri Malcolm Turnbull

Terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir saat tiba di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta, Kamis (1/3).
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir saat tiba di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta, Kamis (1/3).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi mengungkapkan,  Menteri Dalam Negeri Australia Peter Dutton tak menyinggung keringanan hukuman pada Ustaz Abu Bakar Ba'asyir saat diterima Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kehormatan di Istana Merdeka

"No..no..no  Ini kunjungan kehormatan, kunjungan perkenalan sebagai menteri Dalam Negeri baru dan portofolio kementerian baru Australia," kata Retno saat menjawab pertanyaan wartawan usai mendampingi Presiden menerima kunjungan kehormatan Mendagri Australia Peter Dutton di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/3).

 

Baca juga, Australia Desak Indonesia tak Beri Keringanan pada Baasyir.

 

Menlu menegaskan, kedatangan Peter Dutton membawa undangan dari Perdana Menteri Malcolm Turnbull kepada Presiden Jokowi untuk hadir di KTT ASEAN-Australia pada pertengahan Maret 2018 dan memperkenalkan sebagai menteri baru.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Pemerintah Australia melalui Kementerian Luar Negeri negara itu memberi pernyataan yang mendesak Indonesia agar tidak memberi keringanan apapun terhadap Ba'asyir.

Pernyataan Australia ini menanggapi pernyataan Presiden Jokowi itu muncul setelah adanya wacana bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan agar Baasyir menjadi tahanan rumah karena faktor usia dan kondisi kesehatannya yang terus menurun karena menderita sakit kelainan pembuluh darah vena berkelanjutan atau chronic venous insufficiency bilateral.

Menko Polhukam Wiranto mengatakan terpidana teroris Ustaz Abu Bakar Baaayir akan segera dipindahkan dari Lapas Gunung Sindur di Bogor ke lapas di Jawa Tengah.

"Sudah disetujui rencana pemindahannya, nanti koordinasi dengan Kemenkumham," kata Menko Polhukam Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement