REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB Nikki Haley memberi pidato pada acara konferensi tahunan The American Israeli Public Affairs Committe (AIPAC), di Washington, Senin (5/3) malam waktu setempat. AIPAC merupakan kelompok lobi Israel terkuat di AS.

Dalam pidatonya, Haley mengatakan akan terus membela Israel di PBB. Sebab menurutnya, sudah cukup lama PBB bersikap diskriminatif terhadap Israel. "Bias PBB terhadap Israel telah lama merusak perdamaian dengan mendorong ilusi bahwa Israel akan segera pergi, tapi Israel tidak akan pergi," ujarnya disambut derai tepuk tangan hadirin, seperti dikutip laman The Times of Israel.

Haley pun berjanji bahwa dia tidak akan membiarkan PBB untuk terus menggertak Israel. "Di PBB dan di seluruh badan PBB, Israel ditindas. Saya sama sekali tidak memiliki kesabaran untuk sebuah intimidasi," katanya.

Ia juga tak lupa menyanjung Presiden AS Donald Trump terkait keputusannya mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember tahun lalu. "Seperti kebanyakan orang Amerika, saya tahu seperti apa ibu kota Israel. Untuk lebih jelas, saya tahu bahwa Yerusalem ada dan akan selalu menjadi ibu kota Israel," ujar Haley.

Ia berharap dapat hadir ketika AS membuka kedutaan besarnya untuk Israel di Yerusalem pada Mei mendatang. Di sela-sela pidatonya, Haley juga memuji Guatemala karena telah mengumumkan rencana serupa, yakni memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem, yang juga akan dilakukan pada bulan Mei.

Konferensi AIPAC dimulai sejak Ahad (4/3). Terdapat beberapa hal yang diagendakan AIPAC pada konferensi ini. Dilaporkan laman Aljazirah, agenda kunci kongres AIPAC tahun ini adalah mendukung Israel untuk membatasi pengaruh Iran di Timur Tengah. Iran memang dipandang Israel sebagai ancaman terhadap superioritas ekonomi dan militernya di wilayah tersebut.

Dengan dukungan AIPAC saat ini pemerintah AS berupaya membatalkan kesepakatan nuklir Iran yang tercapai pada 2015. Sebab kesepakatan ini membuat Iran leluasa mengembangkan rudal balistiknya tanpa dikenakan sanksi.

Dalam konferensi tersebut, AIPAC akan membahas pula tentang upaya membatasi bantuan finansial AS kepada Otoritas Palestina. Hal ini dilakukan agar Otoritas Palestina tak memiliki daya dan kekuatan untuk melawan pendudukan Israel.

AIPAC pun menyusun skema agar AS menyetop bantuan keuangan kepada keluarga tahanan Palestina yang kini mendekam di penjara Israel. Mereka yang ditahan adalah orang-orang yang melawan pendudukan Israel.

Selama ini, bantuan AS cukup dibutuhkan oleh keluarga tahanan Palestina. Sebab tulang punggung perekonomian mereka telah ditangkap dan dipenjara oleh Israel.

Tak hanya itu, AIPAC juga berencana mematikan gerakan boikot, divestasi, sanksi (BDS). BDS merupakan gerakan perlawanan dan penentangan terhadap pendudukan Israel atas Palestina yang diwujudkan dengan cara pemboikotan secara ekonomi dan budaya.

Pada pertemuan Dewan Pusat Palestina Januari lalu, BDS menjadi salah satu poin pernyataannya. Dewan Pusat Palestina mengadopsi gerakan BDS dan meminta negara-negara dunia menjatuhkan sanksi kepada Israel. Sebab Israel dinilai telah melanggar hukum internasional.

Selain itu, tujuan utama AIPAC lainnya pada konferensi tahun ini adalah mengodifikasi komitmen AS untuk memberi Israel 38 miliar dolar AS dalam 10 tahun ke depan, seperti yang telah dijanjikan mantan presiden Barack Obama. AIPAC menginginkan Kongres AS memberlakukan undang-undang agar dana tersebut tersedia bagi Israel, terlepas dari siapapun yang berada di Gedung Putih.

Agenda ini seharusnya tak sulit diwujudkan mengingat besarnya pengaruh AIPAC di sana. Bila undang-undang tersebut disahkan oleh Kongres, hal ini akan menyulitkan pekerjaan presiden AS di masa mendatang. Sebab dana yang diperuntukkan untuk menyebarkan dan memperkokoh pengaruh AS di Timur Tengah, menjadi milik Israel.

Melalui situsnya, AIPAC telah mendesak anggotanya untuk menghubungi perwakilan kongres masing-masing. Tak hanya agar memuluskan undang-undang terkait, tapi juga agar kongres mendukung gagasan tentang pemberian dana sebesar 750 juta dolar AS untuk program pertahanan rudal Israel.

Konferensi AIPAC 2018 ini dihadiri sejumlah pejabat tinggi AS, di antaranya Wakil PresidenAS Mike Pence dan Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley. Pence merupakan salah satu pendukung kuat Israel di Gedung Putih. Haley pun demikian. Ia kerap menyuarakan kritik dan protesnya kepada PBB yang dianggap kerap mengambil keputusan diskriminatif dan anti-Israel.

AIPAC didirikan pada 1951 oleh pemimpin Yahudi-Amerika sebagai kelompok kepentingan yang memiliki misi memajukan tujuan Israel di AS. AIPAC telah berkembang menjadi salah satu kelompok lobi paling kuat di Negeri Paman Sam. Hingga saat ini, anggota AIPAC telah mencapai lebih dari 100 ribu orang di seluruh AS.

Adapun pengaruh AIPAC dalam politik Amerika berasal dari sumbangan-sumbangan yang digelontorkan para anggotanya. Uang sumbangan tersebut diberikan kepada mereka yang hendak meraih jabatan politik, baik di tingkat negara bagian maupun nasional.

Ikuti Whatsapp Channel Republika