REPUBLIKA.CO.ID WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuka kemungkinan menghadiri pembukaan Kedutaan Besar AS untuk Israel di Yerusalem. Hal itu ia sampaikan saat dia dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mempresentasikan front persatuan melawan Iran dalam perundingan Gedung Putih seiring berlangsungnya kongres Komite Urusan Publik Amerika-Israel (AIPAC).
Trump, yang didampingi Netanyahu di kantor kepresidenan, mengatakan, dia mempertimbangkan untuk melakukan kunjungan kedua ke Yerusalem sebagai presiden guna menghadiri pemindahan Kedutaan AS untuk Israel ke Yerusalem pada Mei nanti. "Kami berencana datang. Jika saya bisa, saya akan melakukannya," kata Trump, Senin (5/3) waktu setempat.
Keputusan Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem telah mengubah kebijakan yang dilaksanakan selama berpuluh-puluh tahun. Kebijakan yang dikecam dunia itu memperburuk hubungan dengan sekutu Arab dan telah mempersulit upaya pemerintahannya untuk menghidupkan kembali perundingan damai Palestina-Israel yang telah lama terhenti.
Pejabat AS dan Israel menyebutkan, tekanan Trump untuk mengubah atau membatalkan kesepakatan nuklir Iran 2015 dengan kekuatan dunia dan kekhawatiran mengenai dukungan Teheran di Suriah menjadi agenda utama perundingan kedua pemimpin tersebut.
Trump dan Netanyahu telah lama mengkritik kesepakatan tersebut, dengan alasan durasi yang terbatas dan fakta bahwa hal itu tidak mencakup program rudal balistik Iran atau dukungannya untuk militan anti-Israel di wilayah tersebut. Iran disebut tetap menjadi musuh Amerika dan Israel.
"Jika saya harus mengatakan apa tantangan terbesar kami di Timur Tengah untuk kedua negara kita, kepada tetangga Arab kita, ini dikemas dalam satu kata, Iran. Iran harus dihentikan, itulah tantangan bersama kita," kata Netanyahu.
Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley ikut memberi pidato pada konferensi tahunan AIPAC, di Washington, Senin (5/3) malam waktu setempat. AIPAC merupakan kelompok lobi Israel terkuat di AS.
Dalam pidatonya, Haley mengatakan akan terus membela Israel di PBB. Sebab, menurutnya, sudah cukup lama PBB bersikap diskriminatif terhadap Israel.
“Bias PBB terhadap Israel telah lama merusak perdamaian dengan mendorong ilusi bahwa Israel akan segera pergi, tapi Israel tidak akan pergi,” ujarnya disambut derai tepuk tangan hadirin, seperti dikutip the Times of Israel.
Haley pun berjanji bahwa dia tidak akan membiarkan PBB terus menggertak Israel. “Di PBB dan di seluruh badan PBB, Israel ditindas. Saya sama sekali tidak memiliki kesabaran untuk sebuah intimidasi,” katanya.
Ia juga tak lupa menyanjung Presiden Trump terkait keputusannya mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember tahun lalu. Seperti kebanyakan orang Amerika, kata Haley, ia meyakini Yerusalem akan selalu menjadi ibu kota Israel.
“Dan, Presiden Trump memiliki keberanian untuk mengakui kenyataan itu ketika orang lain tidak melakukannya. Suatu hari nanti, akan tiba hari di mana seluruh dunia mengakui fakta itu,” tutur Haley menambahkan.
Ia berharap dapat hadir ketika AS membuka kedutaan besarnya untuk Israel di Yerusalem pada Mei mendatang. Di sela-sela pidatonya, Haley juga memuji Guatemala karena telah mengumumkan rencana serupa, yakni memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem, yang juga akan dilakukan pada Mei.
“Tuhan memberkati Guatemala. Mereka bahkan bergabung dengan kami untuk memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem,” kata Haley.
Konferensi AIPAC dimulai sejak Ahad (4/3). AIPAC didirikan pada 1951 oleh pemimpin Yahudi-Amerika sebagai kelompok kepentingan yang memiliki misi memajukan tujuan Israel di AS. AIPAC telah berkembang menjadi salah satu kelompok lobi paling kuat di Negeri Paman Sam. Hingga saat ini, anggota AIPAC telah mencapi lebih dari 100 ribu orang di seluruh AS.
Terdapat beberapa hal yang diagendakan AIPAC pada konferensi ini. Dilaporkan laman Aljazirah, agenda kunci kongres AIPAC tahun ini adalah mendukung Israel untuk membatasi pengaruh Iran di Timur Tengah. Iran memang dipandang Israel sebagai ancaman terhadap superioritas ekonomi dan militernya di wilayah tersebut.
Dengan dukungan AIPAC, saat ini Pemerintah AS berupaya membatalkan kesepakatan nuklir Iran yang tercapai pada 2015. Sebab, kesepakatan ini membuat Iran leluasa mengembangkan rudal balistiknya tanpa dikenakan sanksi.
Dalam konferensi tersebut, AIPAC akan membahas pula tentang upaya membatasi bantuan finansial AS kepada otoritas Palestina. Hal ini dilakukan agar Palestina tak memiliki daya dan kekuatan untuk melawan pendudukan Israel.
AIPAC pun menyusun skema agar AS menyetop bantuan keuangan kepada keluarga tahanan Palestina yang kini mendekam di penjara Israel. Mereka yang ditahan adalah orang-orang yang melawan pendudukan Israel.
Selama ini, bantuan AS cukup dibutuhkan oleh keluarga tahanan Palestina. Sebab, tulang punggung perekonomian mereka telah ditangkap dan dipenjara oleh Israel.
Tak hanya itu, AIPAC juga berencana mematikan gerakan Boikot, Divestasi, Sanksi (BDS). BDS merupakan gerakan perlawanan dan penentangan terhadap pendudukan Israel atas Palestina yang diwujudkan dengan cara pemboikotan secara ekonomi dan budaya terhadap Israel.
Selain itu, tujuan utama AIPAC lainnya pada konferensi tahun ini adalah mengodifikasi komitmen AS untuk memberi bantuan untuk Israel senilai 38 miliar dolar AS dalam 10 tahun ke depan, seperti yang telah dijanjikan mantan presiden Barack Obama.
Konferensi AIPAC 2018 ini dihadiri sejumlah pejabat tinggi AS, di antaranya Wakil Presiden AS Mike Pence dan Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley. Pence merupakan salah satu pendukung kuat Israel di Gedung Putih.
Haley pun demikian. Ia kerap menyuarakan kritik dan protesnya kepada PBB yang dianggap kerap mengambil keputusan diskriminatif dan anti-Israel. (Pengolah: fitriyan zamzami).
Ikuti Whatsapp Channel Republika