REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Menteri Kewarganegaraan Alan Tudge menyebut keberhasilan masyarakat multikultural di Australia kini terancam dengan semakin banyaknya migran yang tidak berintegrasi dan mengembangkan kemampuan bahasa Inggris. Lantaran hal itu, Pemerintah Australia ingin mengajukan kembali peraturan bagi para migran untuk menjalani tes bahasa Inggris yang lebih ketat. Migran juga harus menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai Australia.
Usulan perubahan UU Kewarganegaraan batal dilakukan tahun lalu, setelah Partai Buruh dan politisi lintas fraksi menyebut usulan itu terlalu keras. "Integrasi migran telah menjadi rahasia kesuksesan masyarakat multikultural kita. Namun ada beberapa peringatan dini yang muncul bahwa sudah tidak sebaik dulu," kata Tudge.
Data pemerintah menunjukkan hampir 25 persen migran yang tiba antara bulan Januari dan Agustus tahun lalu tidak bisa berbahasa Inggris, atau kemampuan bahasanya sangat terbatas. Menteri Tudge mengatakan terjadi peningkatan 18 dan 19 persen dibandingkan data sensus 2006 dan 2011. Hal ini, katanya, jadi bukti bahwa Pemerintah harus turun tangan melindungi keberhasilan multikulturalisme.
Dia memperingatkan banyak migran terisolasi, hidup dalam "lingkaran budaya" mereka sendiri, membatasi interaksi dengan masyarakat yang lebih luas. Mantan menteri sosial tersebut juga memperingatkan adanya "konsentrasi geografis" para migran terkait dengan standar bahasa Inggris yang buruk.
"Jika kita ingin menjamin kohesi sosial di negara ini, jika kita ingin menjamin kesuksesan negara multikultural ke depan, maka penduduk Australia harus memiliki bahasa Inggris yang memadai," kata Tudge.
Tudge mengakui sejumlah program pelatihan bahasa untuk migran telah dipangkas. Namun dia mengatakan tanggung jawab mengembangkan keterampilan bahasa Inggris ada pada imigran sendiri. "Ini termasuk pada migran baru saat datang ke sini belajar bahasa Inggri. Kami ingin meningkatkan aspirasi terkait hal itu," kata Tudge.
Ketika RUU Kewarganegaraan dibatalkan tahun lalu, mantan menteri imigrasi Peter Dutton menyatakan hal itu dapat diajukan kembali. Laporan komite Senat Australia mengenai RUU tersebut menyebutkan bahwa tes bahasa Inggris terlalu sulit dan akan menyingkirkan banyak migran untuk berkontribusi pada masyarakat Australia. Menteri Tudge mengatakan tes bahasa Inggris tidak perlu setara "tingkat universitas", namun harus menunjukkan "pemahaman sederhana" dalam berbahasa Inggris.
Juru bicara oposisi urusan kewarganegaraan Tony Burke kembali menyuarakan sikap menentang atas rencana ini. Dia menggambarkan usulan pemerintah ini "sombong" dan "memecah belah".
"Hanya karena sejumlah orang Australia dan yang telah bermigrasi ke Australia tidak berbahasa Inggris secara sempurna, bukan berarti mereka tidak bekerja keras atau membantu membangun negara ini," kata Burke.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
