REPUBLIKA.CO.ID,LONDON -- Presiden Dewan Eropa Donald Tusk mengungkapkan cara pendekatan Uni Eropa dalam fase berikutnya pembicaraan Brexit mengenai hubungan masa depan dengan Inggris. Strategi tersebut harus ditandatangani oleh para pemimpin Uni Eropa pada sebuah KTT akhir bulan ini sebelum perundingan dapat dimulai, seperti dilansir di BBC, Rabu (7/3).
Ini terjadi saat Menteri Keuangan Kerajaan Inggris, Philip Hammond meminta agar layanan keuangan disertakan dalam perjanjian perdagangan masa depan.
Negosiator Brexit dari Uni Eropa, Michel Barnier, berpendapat bahwa kesepakatan semacam itu belum pernah dilakukan sebelumnya. Namun Hammond akan mengatakan dalam sebuah pidato bahwa Uni Eropa sebelumnya telah mencoba kesepakatan serupa, seperti dalam pembicaraan perdagangan dengan AS dan Kanada.
"Jika bisa dilakukan dengan Kanada atau Amerika Serikat, itu bisa dilakukan dengan Inggris. Saya mengerti itu tidak hanya mungkin untuk memasukkan layanan keuangan dalam kesepakatan perdagangan, tapi juga sangat penting untuk kepentingan bersama kita." ujar Hammond.
Presiden Dewan Eropa Donald Tusk akan mengungkap rancangan panduan negosiasi Uni Eropa untuk perundingan Brexit pada fase berikutnya, pada sebuah konferensi pers di Luksemburg sekitar pukul 12:15 GMT.
Para pemimpin dari 27 negara Uni Eropa yang tersisa kemudian harus menyetujui rencana tersebut pada pertemuan puncak di Brussel pada tanggal 22 Maret, yang mengatur templat Michel Barnier dalam perundingan perdagangan yang dapat dimulai segera setelah bulan April.
Tusk memperingatkan pekan lalu bahwa rencana Perdana Menteri Inggris Theresa May untuk meninggalkan pasar tunggal dan serikat bea cukai membuat perdagangan 'tanpa gesekan' tidak mungkin terjadi.
Parlemen Eropa juga telah menekankan bahwa pilihan pilihannya adalah agar Inggris terus menjadi anggota dari satu pasar dan serikat pabean setelah Brexit, dalam sebuah rancangan resolusi, yang bocor ke situs Politico. Parlemen tidak memiliki peran formal dalam negosiasi Brexit namun memiliki hak veto dalam kesepakatan akhir.
Dokumen Parlemen Eropa, yang dapat diubah sebelum diadopsi pada hari Rabu (7/3), mengatakan bahwa anggota non-UE - bahkan jika sangat dekat dengan blok tersebut - tidak dapat mengharapkan hak dan manfaat yang sama seperti anggota UE.
Ini juga memperingatkan bahwa 'garis merah' Inggris saat ini dalam pembicaraan Brexit akan mengarah pada pemeriksaan dan verifikasi pabean yang akan mempengaruhi rantai pasokan global dan proses manufaktur, bahkan jika hambatan tarif dapat dihindari.
Dikatakan kesepakatan perdagangan dalam dan komprehensif, dari jenis yang dibayangkan oleh Theresa May, harus mengandung peran interpretasi yang mengikat untuk Pengadilan Eropa. Resolusi Parlemen Eropa juga memperingatkan Inggris terhadap pemilihan sektor pasar internal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika