REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Jim Mattis menyebut Taliban menunjukkan ketertarikan untuk berpartisipasi dalam perundingan damai dengan pemerintah Afghanistan. Hal ini ia ungkapkan ketika melakukan kunjungan mendadak ke Afghanistan pada Selasa (13/2).
"Ada ketertarikan yang telah kami dapatkan dari pihak Taliban. Kami memiliki beberapa kelompok Taliban, kelompok kecil, yang telah mulai datang ataumenyatakan minat untuk berbicara," kata Mattis.
Ia menyadari yang menyatakan minat untuk berunding dengan pemerintah Afghanistan memang hanya kelompok kecil Taliban. "Tapi ada unsur Taliban yang jelas tertarik untuk berbicara dengan pemerintah Afghanistan," ujar Mattis.
Oleh sebab itu AS, kata Mattis, akan terus mendorong agar Taliban mau duduk di meja perundingan dan bernegosiasi dengan pemerintah. Ia juga akan meyakinkan Taliban bahwa mereka tidak akan menang bila masih memaksakan jalur pertempuran. Sebab AS telah berkomitmen untuk membantu pemerintah Afghanistan menghadapi Taliban.
Ketika ditanya apakah AS bersedia berbicara langsung dengan Taliban, Mattis menegaskan hal ini harus dilakukan dan dipimpin oleh pemerintah Afghanistan. "Kami ingin orang Afghanistan memimpin dan memberikan substansi pada upaya rekonsiliasi," ucapnya.
Pemerintah Afghanistan telah menawarkan perundingan damai dengan Taliban. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani bahkan tak mengajukan syarat apapun kepada Taliban bila bersedia duduk di meja perundingan.
"Pemerintah menawarkan perundingan damai kepada Taliban tanpa syarat apapun," kata Ghani dalam sambutannya dalam konferensi Kabul Process yang dihadiri pejabat dari 25negara pada akhir Februari lalu.
Ghani pun mengajukan tawaran gencatan senjata dan pembebasan anggota Taliban yang kini ditahan. Ia juga mengatakan bahwa dirinya siap menerima peninjauan kembali konstitusi sebagai bagian dari sebuah perjanjian dengan Taliban.
Tawaran Ghani tersebut mewakili pergeseran sikap yang sangat signifikan. Sebab sebelumnya Ghani kerap menyebut Taliban sebagai kelompok teroris dan pemberontak. Namun Ghani menekankan, kerangka politik untuk perundingan perdamaian harus diciptakan melalui gencatan senjata dan mengakui Taliban sebagai kelompok politik yang sah dengan jabatan politik resmi. Sebagai gantinya, Taliban pun harus mengakui pemerintah Afghanistan dan menghormati peraturan hukumnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
