REPUBLIKA.CO.ID, COLOMBO -- Pemeritnah Sri Lanka mencabut status darurat nasional menyusul pecah konflik antara kaum Budha dan Muslim di negara tersebut. Penghapusan status darurat tersebut dipublikasikan Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena melalui akun twitter-nya.
"Setelah menilai situasi keselamatan publik, saya menginstruksikan untuk mencabut keadaan darurat dari tengah malam kemarin," kata Sirisena seperti diwartakan Reuters, Ahad (18/3).
Sirisena sempat mengadakan pertemuan dengan pemimpin Buddha dan Muslim. Dalam kunjungan kenegaraan ke Jepang, Sirisena bertemu dengan Ketua Kuil Buddhis Sri Lanka di Tokyo. Selama pertemuan itu, Sirisena menyampaikan rasa terima kasihnya terhadap para biksu Buddhis atas pelayanan mereka yang luar biasa dalam mempromosikan ajaran Buddha.
Sirisena kemudian bertemu para pemimpin agama dari kalangan Muslim di Hotel Imperial, Tokyo. Dalam pertemuan itu, mereka menyatakan apa pun tuduhan yang ditujukan terhadap presiden oleh siapa pun, komitmennya membangun perdamaian berkelanjutan di Sri Lanka adalah hal yang patut dihormati. Mereka juga menegaskan umat Muslim siap menyediakan setiap kemungkinan bantuan.
Sebelumnya, status darurat nasional dilakukan guna mengantisipasi penyebaran kekerasan komunal di negara tersebut. Pemerintah setempat mengumumkan 10 hari keadaan darurat agar dapat mengenalikan penyebaran kekerasan lintas agama tersebut.
Tensi antara kedua golongan itu diketahui meningkat selama setahun terakhir. Konflik itu telah menewaskan dua warga muslim. Peristiwa tersebut juga telah menghancurkan sejumlah bangunan dan merusak lebih dari 20 masjid.
Beberapa kelompok Buddhis garis keras menuduh Muslim memaksaka warga untuk berpindah agama dan merusak situs arkeologi Budha. Kelompok Buddhis garis keras itu juga telah memprotes kehadiran Sri Lanka dari pencari suaka Muslim Rohingya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
